SIJUNJUNG, KP – KETUA DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembenahan sarana dan prasarana di UPTD Samsat Sijunjung. Hal tersebut disampaikan Muhidi saat melakukan kunjungan kerja guna menyerap aspirasi terkait optimalisasi pendapatan daerah di Sijunjung, Kamis (29/1).
Muhidi menilai, posisi UPTD Samsat sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara beban kerja dengan fasilitas yang tersedia, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat kualitas pelayanan publik.
“UPTD Samsat merupakan ujung tombak penerimaan daerah. Jika pelayanan tidak ditopang SDM dan sarana yang memadai, tentu berdampak langsung terhadap optimalisasi PAD. Ini menjadi perhatian serius DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan kami,” tegas Muhidi.
Persoalan utama yang mencuat adalah minimnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini, UPTD Samsat Sijunjung hanya didukung oleh empat orang ASN untuk melayani wilayah yang cukup luas. Selain itu, kondisi fisik bangunan kantor yang dibangun sejak tahun 1992 dinilai sudah tidak representatif dan minim ruang penunjang guna kenyamanan wajib pajak.
Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTD Samsat Sijunjung, Rio Satria menjelaskan, meski dalam keterbatasan, pihaknya terus melakukan terobosan. Salah satunya adalah persiapan layanan ‘Samsat Drive Thru’ di Kantor DPRD Sijunjung yang direncanakan diresmikan pada Hari Jadi Kabupaten Sijunjung, serta peluncuran inovasi SIBER (Signal Berbantuan) pada tahun 2026.
Dukungan serupa disampaikan Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Daswanto. Ia menyatakan bahwa luasnya wilayah Sijunjung memerlukan tambahan personel dan armada operasional yang memadai agar inovasi yang telah dirancang dapat berjalan efektif. Komisi III berkomitmen mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada penguatan infrastruktur penunjang pajak daerah ini pada tahun anggaran 2026. (fai)