PADANG, KP — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera, Muhidi, menyampaikan bahwa Sumbar saat ini dihadapkan pada tantangan terbesar pemulihan pasca-bencana. Ia mengimbau seluruh perwakilan Sumbar di pusat untuk memperkuat kolaborasi demi perbaikan infrastruktur fisik, seperti rumah, jalan, dan jembatan.
“Jika seluruh beban ini ditanggung oleh APBD, jelas tidak akan mampu. Karena itu, dukungan dan kolaborasi lintas pemerintah sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki kerusakan pascabencana mencapai triliunan rupiah. Untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana di Sumbar dan dua provinsi lainnya, Aceh dan Sumatera Utara, maka status bencana nasional harus segera ditetapkan.
“Kerusakan sangat masif dan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengungkapkan, kerugian akibat bencana sangat besar dan berdampak pada 16 kabupaten/kota, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp1 triliun. (fai)