LIMAPULUH KOTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, dijadwalkan meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Limapuluh Kota pada pertengahan Juni. MPP ini berada di bawah pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
Hal itu disampaikan Kepala DPM-PTSP Limapuluh Kota, Aneta Budi, usai peluncuran dan pengguntingan pita kantor MPP oleh Bupati Safni dan Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha di kawasan Tanjung Pati, baru-baru ini.
“Launching dan pengguntingan pita telah dilakukan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, kita rencanakan peresmian oleh Menpan RB,” kata Aneta Budi.
Ia menjelaskan, kehadiran MPP akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik karena seluruh layanan terintegrasi dalam satu tempat.
“MPP ini sangat membantu masyarakat dalam mengurus dokumen atau keperluan lainnya. Apalagi lokasinya strategis di pinggir jalan di Ibu Kota Kabupaten (IKK). Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan layanan,” ujarnya.
Beberapa layanan yang tersedia di MPP antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pembuatan SKCK, layanan Kejaksaan, PDAM, Dinas Pekerjaan Umum, perbankan, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Untuk layanan Imigrasi, masih dalam tahap pembahasan.
“Banyak layanan yang tersedia di MPP ini, termasuk dari Disdukcapil, BPJS, dan BNN. Layanan Imigrasi masih kita bahas,” tambah Aneta, yang sebelumnya menjabat Kepala BKPSDM.
Sementara itu, Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha menyebutkan bahwa peluncuran MPP merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan Limapuluh Kota yang maju dan bermartabat.
“Kehadiran MPP diharapkan mempermudah masyarakat mengurus berbagai urusan publik. Kita juga mencari solusi agar warga yang jauh dari lokasi tetap bisa mengakses layanan tanpa kendala. Intinya, yang lama dipercepat, yang jauh dipersingkat,” kata Ahlul saat memberi sambutan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) usai peluncuran.
Sementara itu, Warga Kandang Lamo, Kecamatan Harau, Ilham, yang memanfaatkan layanan MPP pada hari peluncuran, mengaku puas dengan kemudahan dan kecepatan pelayanan.
“Alhamdulillah, prosesnya di bawah 10 menit. Saya sangat terbantu, tidak perlu ke kantor Disdukcapil lagi. Saya berharap dinas lain seperti Dinas Sosial juga segera bergabung di sini,” ujarnya. (dst)