PADANG, KP – Untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam pengendalian penduduk, BKKBN Sumatera Barat memfasilitasi tindak lanjut penggunaan aplikasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu).
Acara tersebut diadakan di salah satu hotel di Kota Padang pada Rabu (22/5).
Kepala BKKBN Sumatera Barat, Fatmawati, mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah (Pemda) dalam mencapai target RPJMN di bidang pengendalian penduduk, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan telah mengembangkan alat bantu untuk mengenali situasi kependudukan di berbagai wilayah, yaitu Siperindu.
“Dengan adanya Siperindu, diharapkan kajian sistem peringatan dini kependudukan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa Siperindu telah dioperasionalkan sebagai alat bantu bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk membuat kebijakan yang tepat dalam perencanaan pembangunan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal.
“Nantinya, fasilitasi pembinaan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat terselenggara dengan baik dan merata,” tambahnya.
Dia menyatakan bahwa pada tahun 2024, targetnya adalah memfasilitasi model tindak lanjut dari sistem peringatan dini pengendalian penduduk. Oleh karena itu, diadakan kegiatan Fasilitasi Model Tindak Lanjut Siperindu bagi OPD Kabupaten/Kota.
Fatmawati menyebutkan bahwa peringatan dini pengendalian penduduk yang dibuat secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga daerah diharapkan dapat membuka peluang untuk membuat kebijakan yang tepat guna dalam perencanaan pembangunan, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal.
“Dalam pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan peringatan dini pengendalian penduduk berupa kesiapsiagaan,” katanya.
Selain kesiapsiagaan, intervensi terhadap potensi dan permasalahan pengendalian penduduk serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait program pengendalian penduduk juga harus dilaksanakan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Dr. Faharrudin, S.ST, M.Si, Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN, dan narasumber Dr. Jendrius, M.Si. (faiz)