PADANG, KP — Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menggelar Exit Meeting Pendahuluan dan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aie Pacah, Senin (10/11), dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Sekretaris Daerah Andree Algamar, para asisten, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
Dari pihak BPK RI Perwakilan Sumbar hadir tim pemeriksa yang dipimpin Wakil Penanggungjawab II, Roni Altur, bersama jajaran auditor.
Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, pemeriksaan ini penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
“Pemeriksaan ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Upaya ini selaras dengan Program Unggulan Pemko Padang ‘Padang Amanah’ yang berorientasi pada pemerintahan akuntabel dan profesional,” ujar Fadly.
Ia mengimbau seluruh OPD menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan secara lengkap serta memberikan informasi dengan cepat dan tepat.
“Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk selalu terbuka dan kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan. Semoga proses ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Roni Altur menjelaskan pemeriksaan terinci yang dilakukan BPK bertujuan menilai kepatuhan Pemko Padang terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan belanja barang dan jasa, subsidi, serta belanja modal tahun berjalan.
“Kami mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara BPK dan Pemko Padang. Pemeriksaan ini memastikan setiap rupiah uang negara dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan benar,” katanya.
Ia menambahkan hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar bagi BPK dalam memberikan rekomendasi dan masukan strategis bagi pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. (*/nda)