BUKITTINGGI, KP — Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota di Hotel Dymens, Selasa (29/7). Kegiatan ini dibuka Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis.
Dalam sambutannya, Ibnu Asis mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam upaya penanganan stunting di Kota Bukittinggi. Ia menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, tetapi juga berkaitan erat dengan ketimpangan akses gizi, layanan kesehatan, pola asuh, dan sanitasi.
“Stunting berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan daya saing daerah. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara konvergen, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk camat, lurah, kader, dan PKK,” ujar Ibnu.
Ia menambahkan, rapat koordinasi ini merupakan forum penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan langkah strategis dan intervensi yang berbasis data.
Wawako juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kader serta optimalisasi peran TP PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui program-program seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, dan Dasawisma.
“Dengan komitmen, kolaborasi, dan konsistensi, kami optimistis dapat mewujudkan generasi Bukittinggi yang sehat, kuat, cerdas, dan berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Nauli Handayani, menyampaikan bahwa angka stunting di Kota Bukittinggi mengalami penurunan, dari 20,1 persen pada 2023 menjadi 16,8 persen pada 2024.
“Meski terjadi penurunan, upaya berkelanjutan tetap diperlukan agar penanganan stunting merata di seluruh kelurahan. Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting,” jelas Nauli. (man)