PADANG PANJANG, KP — Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan dampak ganda bagi masyarakat, khususnya di Kota Serambi Mekkah. Selain pemenuhan gizi siswa, program nasional ini diwajibkan menjadi motor penggerak ekonomi dengan memprioritaskan belanja bahan baku dari pedagang dan produsen lokal.
Dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (29/1), Hendri Arnis menyoroti pelaksanaan MBG yang hingga kini dinilai belum memberikan efek domino yang signifikan bagi pedagang pasar di daerah tersebut. Ia meminta adanya regulasi ketat agar pengadaan bahan pangan tidak dilakukan ke luar daerah.
“Harus ada pembatasan dan pengaturan yang jelas. Ini perlu regulasi. Kalau belanjanya di daerah kita, ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Jangan sampai anggaran besar ini justru mengalir ke luar Padang Panjang,” tegas Hendri Arnis.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menambahkan catatan krusial terkait standar operasional. Ia mengungkapkan adanya laporan masyarakat mengenai kualitas sajian yang menurun, termasuk temuan buah yang tidak layak konsumsi. Allex mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperketat kontrol kualitas demi keamanan pangan siswa.
Senada dengan pemerintah eksekutif, Ketua DPRD Padang Panjang, Imbral, memberikan dukungan penuh terhadap penguatan regulasi lokal. Menurutnya, keberpihakan kepada pedagang lokal adalah harga mati agar program MBG selaras dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dukungan pengamanan dan pengawasan juga datang dari Kapolres Padang Panjang, AKBP Wisnu Hadi. Ia mendorong SPPG selaku eksekutor program untuk menjalin kemitraan strategis dengan UMKM dan pedagang kecil setempat.
“Ini penting untuk mendukung perputaran ekonomi mikro. Kami akan ikut memantau agar distribusinya transparan dan memberdayakan warga lokal,” ujarnya.
Selain mengevaluasi MBG, rapat strategis tersebut juga membahas optimalisasi potensi batu kapur daerah, persiapan tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI tahun 2026, serta percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di wilayah Padang Panjang. (mas)