Pemko Padang Tinjau Ulang RTRW, Sesuaikan Arah Pembangunan

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto (kanan), memaparkan pentingnya Peninjauan Kembali RTRW Kota Padang dalam kegiatan penyampaian laporan antara penyusunan RTRW, Rabu (17/9).

PADANG, KP – Kota Padang terus berbenah untuk menjawab dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah memasuki tahap penyampaian laporan antara. Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menjelaskan bahwa peninjauan kembali dilakukan setelah memasuki tahun kelima berlakunya RTRW sebelumnya.

Dari hasil evaluasi, Kota Padang mendapatkan izin untuk melakukan perubahan RTRW agar lebih sesuai dengan arah pembangunan terkini.

“Perubahan RTRW ini menjadi upaya menyusun pola ruang baru sesuai perkembangan pembangunan. Kita tidak mungkin membangun kalau tidak sesuai dengan pola ruang. Karena itu, penyusunan RTRW sangat penting agar semua program pembangunan bisa tertampung dan berjalan terarah,” ujar Tri dalam kegiatan tersebut di Padang, Rabu (17/9).

Tri menambahkan, proses penyusunan perubahan RTRW melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi vertikal, OPD Kota Padang, Pemprov Sumbar, perguruan tinggi, BUMN hingga pihak swasta. Beberapa di antaranya adalah Pelindo, PT Semen Padang, PLN, hingga konsultan perencanaan.

“Pola ruang ini pada dasarnya diperuntukkan untuk rakyat. Seluruh kegiatan pembangunan di Kota Padang pasti membutuhkan acuan tata ruang. Karena itu, partisipasi aktif semua pihak sangat penting untuk menghasilkan RTRW yang berkualitas,” tegasnya.

RTRW yang baru tidak hanya menyesuaikan arah kebijakan pembangunan, tetapi juga menitikberatkan pada prinsip adaptif dan berkelanjutan, sehingga pembangunan di Kota Padang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus ramah lingkungan.

“Dengan tata ruang yang tepat, Kota Padang bisa terus berkembang menjadi kota yang maju, sejahtera, dan ramah lingkungan,” pungkas Tri. (mas)

Related posts

Pos Ojek dan Lapak PKL di Khatib Sulaiman Dibongkar, Sempat Diwarnai Penolakan

Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar Soroti Rp5 Miliar TKD untuk Asrama SMAN 1 Bukittinggi

DPRD Sumbar Bersama Tim Ahli Mulai Kaji RUU Daerah Istimewa Minangkabau