JAKARTA, KP — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, baru-baru ini. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan stabilitas politik serta keamanan di wilayah Sumatera Barat tetap kondusif.
Dalam dialog tersebut, Mahyeldi menekankan bahwa komunikasi intensif dengan pemerintah pusat merupakan instrumen vital dalam menyikapi berbagai isu strategis di daerah. Ia meyakini bahwa sinergi yang kokoh akan menjamin efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi katalisator bagi pembangunan berkelanjutan di ranah Minang.
Mahyeldi juga memaparkan sejumlah langkah taktis yang telah diimplementasikan Pemprov Sumbar untuk menjaga ketertiban wilayah.
“Kami memandang penting komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dalam menyikapi isu strategis daerah. Dengan sinergi kuat, kita dapat menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan,” tegas Mahyeldi di hadapan Menko Polkam.
Menanggapi paparan tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menyambut positif inisiatif proaktif yang ditunjukkan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Djamari menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas sektor adalah elemen fundamental dalam menghadapi tantangan keamanan yang dinamis.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang politik dan keamanan,” ujar tokoh militer asal Minang tersebut.
Melalui pertemuan ini, hubungan antara pusat dan daerah diharapkan semakin solid dalam menciptakan situasi yang aman dan stabil. Kondisi yang kondusif tersebut diproyeksikan menjadi fondasi utama bagi kelancaran program-program pembangunan di Sumbar ke depannya.
Pertemuan ini menjadi menarik mengingat sosok Djamari Chaniago sebelumnya dikenal vokal dalam menjaga marwah adat Minangkabau. Pada Maret 2026, ia melontarkan kritik keras terkait praktik pemberian gelar adat ‘Datuk’ yang dinilai terlalu obral kepada pejabat publik, berkaca pada kasus hukum yang menjerat mantan Kapolda Sumbar, Teddy Minahasa, yang terlibat kasus narkoba dan divonis hukuman seumur hidup.
Djamari secara tegas meminta agar integritas dan moralitas calon penerima gelar menjadi pertimbangan utama agar kehormatan adat tetap terjaga dari kepentingan prestise semata. (ak/*)