PADANG, KP — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menyalurkan bantuan kemanusiaan ke tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar) yang luluh lantak dihantam bencana.
PKS memfokuskan bantuan logistik pangan, air bersih, perlengkapan bayi, dan dapur umum bergerak ke wilayah yang belum terjangkau. Target utama adalah nagari di Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan yang masih terisolasi akibat jembatan putus dan longsoran.
Pelepasan bantuan dilakukan di tengah desakan keras PKS agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional menyusul kerugian masif yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Bantuan yang diangkut menggunakan tujuh unit mobil pick-up ini dilepas oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Muhamad Khalid, di kantor DPW PKS Sumbar, Senin (1/12). Khalid menegaskan, duka yang menimpa Sumbar adalah duka bersama. Bahkan, katanya, anggota Fraksi PKS DPR RI siap memotong gaji untuk aksi kemanusiaan ini.
Ia mendesak pemerintah pusat memberi perhatian lebih dan memprioritaskan status bencana nasional, mengingat banjir dan longsor juga terjadi secara bersamaan di Aceh dan Sumatera Utara.
Menyikapi faktor penyebab bencana, Sekjen PKS juga mendesak praktik pembalakan liar (illegal logging) dihentikan. Menurutnya, tata kelola hutan harus dievaluasi secara menyeluruh untuk mencegah kerusakan lingkungan yang memicu bencana susulan.
Sementara, Ketua MPW PKS Sumbar yang juga Gubernur Sumbar Mahyeldi, memaparkan bencana hidrometeorologi telah melanda 16 kabupaten/kota dengan kerugian menembus angka Rp1 triliun. Data posko terpadu mencatat 132 korban meninggal dan 118 warga masih hilang, dengan pencarian yang terus berjalan.
“Prinsipnya, jangan ada warga yang terabaikan,” tegas Mahyeldi.
Ia menambahkan, bencana juga menyebabkan lebih dari 33.000 rumah rusak dan 16.000 hektare lahan pertanian gagal panen. Pemprov Sumbar saat ini memprioritaskan pembukaan jalur provinsi dan nasional agar bantuan segera menjangkau seluruh warga.
Acara pelepasan bnantuan turut dihadiri sejumlah tokoh PKS, termasuk Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Anggota DPR RI Rahmat Saleh dan Nevi Zuairina. (fai)