LIMAPULUH KOTA, KP – Reses masa sidang III DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang digelar sejak Jumat hingga Minggu (1–3/7) diwarnai suasana keprihatinan. Tidak seperti biasanya, reses kali ini dilaksanakan tanpa makan, minum, maupun uang transportasi bagi peserta, akibat pemangkasan anggaran dalam APBD 2025.
Namun di tengah keterbatasan itu, masyarakat dan unsur adat Nagari Tungkar tetap membuka pintu bagi anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, M. Fajar Rillah Vesky, untuk menyerap aspirasi warga. Kegiatan reses dilangsungkan di Balai Adat Tungkar atas dukungan Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari, dan Bamus Nagari.
“Tanpa kemunafikan, saya sempat berat hati untuk melaksanakan reses kali ini. Karena anggapan masyarakat bisa salah paham, seolah uang makan-minum ditilep. Tapi karena ini kewajiban, saya tetap jalankan,” ujar Fajar Rillah Vesky, Jumat (1/7).
Ia menyebut, dua reses sebelumnya masing-masing dilengkapi 300 porsi konsumsi dari anggaran daerah, dan lebih dari 200 porsi ditambah dari dana pribadi. Namun untuk masa sidang ketiga tahun ini, alokasi tersebut ikut terpangkas karena kebijakan efisiensi pasca-pergeseran anggaran dan terbitnya Inpres 1/2025 serta Kepmenkeu 29/2025.
Meski demikian, Fajar tetap mengapresiasi sambutan hangat masyarakat.
“Terima kasih atas ketulusan yang diberikan. Ini dukungan luar biasa di tengah keterbatasan kami,” ucap Fajar, yang juga mantan wartawan Harian Padang Ekspres.
Dalam pertemuan itu, Fajar menyampaikan sejumlah program strategis pemerintah daerah dan mencatat berbagai aspirasi warga Nagari Tungkar. Beberapa aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Wali Nagari Tungkar Yusrizal Dt Pado, Ketua KAN H. AM Dt Bandaro Kuniang, Sekretaris Barnat Dt Alam, dan Ketua Bamus Arwin Dt Lelo Batuah.
Aspirasi yang mengemuka di antaranya, permintaan realisasi anggaran untuk peningkatan ruas jalan Pesantren–Ujuang Lobuah dan pembangunan jembatan Tungkar–Sumbatak yang tertunda akibat pemangkasan anggaran. Warga juga berharap, bantuan untuk majelis taklim, kelompok yasin, dan kelompok shalawat yang sudah teranggarkan, bisa dicairkan tahun ini.
“Kami berharap, meski ada pemangkasan, bantuan langsung ke masyarakat tetap diprioritaskan. Jangan sampai yang sudah dijanjikan, justru tidak terealisasi,” kata Ketua Bamus Nagari, Arwin Dt Lelo Batuah. (dst)