PADANG, KP — Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyoroti serius masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar). Hal ini disampaikannya dalam rapat resmi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baru-baru ini.
Muhidi mendesak pemprov melalui dinas terkait untuk segera menindaklanjuti persoalan TKA ilegal yang masih menimbulkan keresahan dan menjadi tuntutan utama masyarakat melalui aksi unjuk rasa.
“Hingga saat ini, saya belum mendapat laporan sejauh mana tindak lanjut terkait persoalan TKA ilegal di Pasaman Barat. Karena itu, perlu langkah tegas dari pihak terkait untuk menertibkan dan mengeluarkan TKA ilegal tersebut,” ujar politisi PKS ini.
Ia menekankan, masalah TKA ilegal tidak dapat diselesaikan secara parsial. Muhidi meminta semua pihak untuk bersinergi dan bersikap serius, serta mengekspos hasil dari setiap langkah kebijakan yang diambil demi menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Di samping isu TKA, Muhidi juga menyinggung perkembangan Proyek Geothermal Tandikek Singgalang. Ia mempertanyakan sejauh mana proses penyelesaian proyek tersebut di tengah masyarakat, terutama terkait aspek sosial, lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
“Pemerintah perlu memastikan, agar setiap tahapan Proyek Geothermal Tandikek Singgalang berjalan sesuai aturan dan memperhatikan kepentingan masyarakat,” pungkas Muhidi sembari menekankan bahwa investasi harus tetap berpihak pada rakyat. (fai)