PADANG, KP — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengaktifkan penguatan sistem tanggap darurat menyusul meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Langkah ini diambil setelah BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau mengeluarkan peringatan dini untuk periode 21–27 November.
Peringatan tersebut muncul akibat penguatan dinamika atmosfer yang berpotensi memicu hujan lebat, banjir, angin kencang, dan tanah longsor di sebagian besar daerah. Menyikapi kondisi ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga untuk meminimalkan risiko bencana.
“Kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah sangat menentukan. Saya minta BPBD provinsi dan kabupaten/kota memperkuat pemantauan lapangan, memastikan personel siap, peralatan lengkap, dan jalur evakuasi dapat diakses dengan cepat,” ujar Mahyeldi, Minggu (23/11).
Menurutnya, pemerintah daerah hingga tingkat nagari perlu segera mengaktifkan langkah mitigasi, terutama pada kawasan perbukitan, bantaran sungai, serta wilayah yang berpotensi banjir bandang. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta mempercepat komunikasi antarunit, termasuk koordinasi dengan relawan, TNI, dan Polri.
Sementara itu, BMKG dalam rilis resminya menjelaskan bahwa peningkatan risiko hidrometeorologi dipicu sejumlah faktor atmosfer, seperti penguatan Monsun Asia yang membawa massa udara lembap dari Samudra Hindia, pertemuan massa udara dengan topografi Bukit Barisan yang memicu pembentukan awan hujan, serta pengaruh IOD negatif dan Gelombang Rossby.
Akibat kondisi tersebut, potensi hujan ekstrem, longsor, genangan, dan jalan licin meningkat, terutama di 14 daerah yang berstatus siaga: Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Lima Puluh Kota.
Mahyeldi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Ia meminta warga memahami jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga, dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.
“Saya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di lereng bukit, bantaran sungai, dan daerah rawan longsor. Tetap saling menjaga dan jangan abai terhadap tanda-tanda bahaya,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar hanya mengikuti informasi dari kanal resmi. “Informasi dari BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah harus menjadi rujukan utama. Jangan mudah percaya dengan kabar dari sumber yang tidak jelas,” katanya.
Dengan langkah ini, Pemprov Sumbar menegaskan bahwa mitigasi dan kesiapsiagaan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah. (fai)