TANAH DATAR, KP – Pemkab Tanah Datar kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Sumbar, terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Opini WTP yang merupakan yang ke-12 kalinya secara berturut-turut sekaligus menjadi kabupaten pertama di Sumbar itu diserahkan Kepala BPKP Sumbar Arif Agus kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra, di kantor BPKP Sumbar, Kota Padang, Kamis (25/4).
“Dari hasil pemeriksaan tim BPK, Kabupaten Tanah Datar mendapat point 85. Point ini sudah yang paling tinggi di Sumbar,” kata Arif Agus.
Ia berharap Pemkab Tanah Datar tidak berpuas diri, namun berupaya meningkatkannya karena masih ada sekitar 15 persen capaian yang harus dikejar.
Sementara, Bupati Eka Putra mengungkapan rasa syukur sekaligus mengucapkan terimakasih kepada segenap pimpinan BPKP dan tim audit yang telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Tanah Datar, sehingga mendapat opini WTP yang ke-12 kalinya berturut-turut.
Eka Putra juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada segenap pimpinan DPRD beserta anggota sebagai mitra kerja yang selalu melakukan pengawasan, kepada Sekda beserta jajaran dan OPD yang telah bekerja keras mewujudkan WTP, serta masyarakat yang telah mendukung berbagai program pemerintah daerah.
Ia bertekad Pemkab Tanah Datar akan selalu menjadi pemda tercepat di Sumbar dalam pelaporan keuangan.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra yang turut mengucapkan terimakasih kepada BPKP Sumbar yang telah menyerahkan LHP LKPD Tanah Datar untuk kabupaten yang pertama di Sumbar.
“Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, dan hasilnya juga opini WTP. Alhamdulillah untuk kabupaten dan kota di Sumbar, ini WTP yang ke-12 kali berturut-turut dan rekor ini masih kami pegang, ” sebutnya.
Anton Yondra mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan pemerintah daerah bersama DPRD serius dan selalu siap bekerjasama dengan BPK RI.
“DPRD juga selalu mengawasi penggunaan keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk internal kami sendiri,” tambahnya.
Menurutnya, dalam penggunaan anggaran selalu ditekankan harus sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. “Jika ingin pemdanya lebih baik, begitu juga DPRD-nya karena ini harus sejalan,” pungkasnya.
Turut mendampingi bupati menerima LHP LKPD tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Iqbal Ramadi Payana, Asisten Adminiatrasi Jasrinaldi Bonang, Inspektur Desi Rima, Kepala BPKD Helfi Rahmi Harum, Setwan Yuhardi, Kaban Kesbangpol Herison, dan beberapa pejabat daerah lainnya. (adv)