TANAH DATAR, KP – Alokasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Tanah Datar pada 2024 mendatang meningkat, jika dibandingkan dengan alokasi dana transfer tersebut pada tahun 2023 ini.
Pada 2024 mendatang, Tanah Datar mendapatkan dana alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,08 triliun, atau meningkat sekitar 2,93 persen, jika dibandingkan tahun 2023 ini, yakni sebesar Rp1,03 triliun.
Hal itu terungkap pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, bagi provinsi dan 19 kabu/kota se Sumbar, di auditorium Istana Gubernuran, Senin (4/11).
Bupati Tanah Datar Eka Putra, mengungkapkan penyerahan DIPA dan TKD yang lebih awal ini akan membuat pemerintah daerah bisa bergerak lebih cepat.
“Jika realisasi anggaran ini cepat, artinya semakin cepat pula peningkatan putaran perekonomian bagi masyarakat,” ungkapnya.
Bupati mengatakan, penyelenggaraan realisasi anggaran yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Pada 2024 nanti, Tanah Datar sudah bisa merealisasikan anggarannya yang dilaksanakan secara bersama-sama dan konsisten, sesuai dengan aturan, dengan skala prioritas sesuai yang diharapkan pemerintah pusat, terutama dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan sektor kesehatan serta pemanfaatannya berdampak maksimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Di tempat yang sama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Syukriah menyampaikan, Penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di daerah.
“APBN 2024 dialokasikan sebesar Rp3.325,1 triliun, yang 857,6 triliunnya merupakan dana alokasi TKD. Angka TKD ini meningkat 3,2 persen untuk Sumbar, atau 5,3 persen secara nasional,” ungkapnya.
Dikatakan, peningkatan TKD ini diprioritaskan untuk mendukung penggajian PPPK terutama guru dan Nakes, peningkatan pelayanan publik, sektor pendidikan, serta penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa amanah dari rakyat yang akan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, terus ditingkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan masyarakat.
“Gunakan secara optimal sebagai instrumen kebijakan dalam melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga, tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, kemiskinan ekstrem segera menjadi nol persen, pengangguran menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat,” pungkasnya. (nas)