PADANG, KP — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan beralih ke tahap pemulihan pascabencana mulai Senin (22/12) malam. Meski demikian, proses pencarian dan identifikasi korban tetap berlanjut, di mana hingga saat ini tercatat 28 jenazah masih dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta karena belum teridentifikasi.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan, masa pemulihan ini akan difokuskan pada percepatan pendataan kerusakan yang ditargetkan tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Data yang akurat sangat krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi fisik dapat segera dimulai pada awal tahun 2026.
“Pendataan harus tuntas sebelum pergantian tahun agar pembangunan kembali bisa berjalan cepat. Prioritas kita saat ini adalah layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta penyediaan hunian sementara (huntara),” tegas Mahyeldi dalam rapat evaluasi di Aula Kantor Gubernur.
Berdasarkan data terbaru dari dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, total korban akibat bencana hidrometeorologi akhir November lalu telah mencapai 260 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 382 luka-luka. Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, memastikan Polri terus bekerja maksimal dalam proses identifikasi jenazah yang tersisa.
Meski status tingkat provinsi berakhir, tiga daerah yakni Kabupaten Agam, Pasaman Barat, dan Tanah Datar masih memperpanjang status tanggap darurat di tingkat kabupaten. Mahyeldi meminta para kepala daerah di wilayah tersebut menjadi motor penggerak pemulihan dan memastikan tidak ada ego sektoral yang menghambat validasi data pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna).
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang hadir dalam rapat tersebut mengingatkan bahwa penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sangat bergantung pada validitas data daerah. Tanpa data yang kuat, perencanaan pemulihan sosial dan ekonomi dikhawatirkan tidak akan tepat sasaran.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur Mahyeldi memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para relawan, perantau, dan organisasi sosial yang telah berkorban demi menolong masyarakat terdampak. Pemprov berkomitmen selain perbaikan fisik, perhatian serius juga akan diberikan pada pendampingan psikososial (trauma healing) bagi para korban. (mas)