PADANG, KP – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan pentingnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, terutama di sektor pendidikan. Hal ini disampaikan saat penyerahan LHP Kepatuhan atas Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah tahun 2024 hingga Triwulan III 2025, Senin (19/1).
LHP tersebut diserahkan oleh BPK Perwakilan Sumbar kepada Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Ketua DPRD Sumbar. Evi Yandri menilai pemeriksaan ini sangat strategis untuk memastikan anggaran pendidikan dikelola secara akuntabel dan berdampak langsung pada kualitas belajar siswa.
“Bidang pendidikan memerlukan pengawasan kuat agar dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Infrastruktur yang memadai adalah fondasi utama lingkungan belajar yang kondusif,” ujar Evi Yandri.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Evi Yandri memastikan pihaknya akan mempelajari seluruh rekomendasi BPK sebagai referensi perbaikan kebijakan ke depan. Ia juga mengapresiasi BPK yang berperan sebagai instrumen pencegahan dini potensi penyimpangan anggaran.
Gubernur Mahyeldi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh dan tepat waktu. Menurutnya, hasil pemeriksaan ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya dalam pembangunan sekolah-sekolah di Sumbar.
Sementara, Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra mengungkapkan beberapa temuan yang harus menjadi perhatian Pemprov Sumbar. Di antaranya adalah belum optimalnya pemutakhiran data sarana prasarana, lemahnya mekanisme pembandingan harga barang dan jasa, hingga adanya kekurangan volume pada sejumlah paket pekerjaan fisik.
“Pemerintah daerah wajib menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi ini paling lambat 60 hari setelah laporan diterima,” pungkas Sudarminto. (fai)