PAYAKUMBUH, KP – Sehubungan dengan pengendalian harga pangan di Kota Payakumbuh, Pj. Walikota Jasman mengikuti pertemuan daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Ruang Randang, Lt. 2, Balai Kota Payakumbuh, Senin (16/10).
Rakor tersebut diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan diikuti Pj. Walikota Payakumbuh, serta didampingi oleh kepala OPD se-Kota Payakumbuh beserta instansi terkait lainnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan arahan Presiden RI terkait pengendalian inflasi.
“Kendalikan inflasi, pantau langsung harga di lapangan, dan hati-hati dalam mengatur tarif. Lalu, pantau dan jaga pasokan serta harga bahan pokok, utamanya produksi beras. Kontrol langsung dengan turun ke pasar karena ini menyangkut inflasi,” kata Tito.
Tito juga menambahkan, tingkat inflasi tahunan pada September mengalami penurunan, yaitu inflasi tahun ke tahun (September 2023 terhadap September 2022) berada pada angka 2,28 persen.
“Skema sudah disediakan pemerintah pusat, harapannya daerah dapat menangkap skema tersebut dan mengimplementasikannya sampai ke masyarakat. Kami mohon kepada rekan-rekan di daerah untuk melakukan gerakan yang sama dengan pemerintah pusat,” pungkas Tito.
Diketahui, pada momentum rapat koordinasi pengendalian inflasi kali ini, juga diiringi kegiatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Pj. Walikota Jasman mengatakan, Payakumbuh telah melaksanakan beberapa arahan yang disampaikan Kemendagri. “Kemarin kita telah mengadakan GPM di Bulakan Balai Kandi, tepatnya di pelataran Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, yang disambut dengan antusias oleh masyarakat. Kita juga sempat mengadakan inspeksi harga pangan di Pasar Ibuh. Meskipun masih ada keluhan dari masyarakat mengenai harga beras yang tinggi, hal ini akan menjadi perhatian bersama,” jelas Jasman.
Jasman menekankan, persoalan harga beras adalah masalah bersama yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dipantau oleh lurah dan camat di wilayah yang memerlukan perhatian lebih.
“Perkembangan inflasi tidak boleh lepas dari pantauan kita, termasuk data harga pangan dan data penerima bantuan pangan. Hal ini akan memastikan bahwa bantuan akan tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan,” sambung Jasman.
Di akhir tanggapannya, Jasman menyatakan, selain GPM dan inspeksi harga pangan di Pasar Ibuh, OPD terkait juga harus menjalankan agenda-agenda lain yang dapat membantu dalam menurunkan tingkat inflasi di Kota Payakumbuh.
“Kami harapkan agar OPD terkait dapat berkoordinasi dalam upaya penanganan inflasi ini. Permasalahan yang mendesak harus menjadi prioritas, sementara masalah jangka panjang akan kita diskusikan untuk dapat diantisipasi, termasuk masalah irigasi, pupuk, dan lain sebagainya,” tutup Jasman. (dst)