PADANG, KP – Kondisi stabilitas harga pangan di wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan tren positif pada akhir Januari 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang signifikan di Ranah Minang setelah sebelumnya sempat dihantam inflasi tinggi akibat gangguan distribusi pascabencana banjir bandang.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa per 23 Januari 2026, Sumatera Barat mencatatkan penurunan IPH sebesar minus 4,47 persen. Angka ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat mulai melandai seiring dengan membaiknya pasokan di pasar-pasar tradisional.
Penurunan harga ini merupakan sinyal pemulihan ekonomi daerah yang sempat tertekan.
“Sumatera Barat IPH-nya minus 4,47, artinya ada penurunan harga. Penurunan harga untuk Sumatera Barat ini terutama didorong oleh komoditas cabai merah, bawang merah, dan bawang putih,” ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Inflasi Daerah yang dipantau secara daring, Selasa (27/1).
Ia menekankan bahwa stabilitas harga cabai merah dan bawang merah menjadi kunci utama dalam meredam laju inflasi mingguan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan terus menjaga kelancaran jalur logistik, terutama di titik-titik rawan longsor, agar tren penurunan harga ini dapat terjaga hingga memasuki bulan berikutnya.
Selain Sumbar, provinsi terdampak bencana lainnya di Pulau Sumatera juga menunjukkan tren serupa. IPH Sumatera Utara tercatat minus 3,63 persen, sementara Aceh—yang sempat mencatat inflasi tertinggi pada Desember 2025—kini berangsur turun ke angka minus 1,33 persen.
“Secara umum Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun Aceh, secara provinsi sudah mengalami penurunan IPH. Hanya ada di titik-titik kabupaten/kota tertentu saja yang IPH-nya masih mengalami kenaikan,” tegas Amalia dalam paparannya.
Meski secara provinsi mengalami penurunan, BPS mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap mewaspadai titik-titik kabupaten/kota tertentu yang masih mengalami lonjakan harga akibat kendala lokal.
Secara nasional, kenaikan harga kini justru bergeser ke wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku Utara dan Papua Barat, yang dipicu oleh komoditas beras dan daging ayam ras. (ak/*)