PADANG, KP – Pemprov Sumbar mendorong perbankan untuk meningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat pelosok sebagai upaya bersama dalam mengentaskan nagari tertinggal di Sumbar.
Berdasarkan data Indek Desa Membangun (IDM) tahun 2022, saat ini ada sebanyak 28 desa dan nagari tertinggal di Sumbar yang menjadi sasaran bersama untuk diangkat statusnya dari posisi tertinggal menjadi maju. Salah satu solusinya adalah melalui peran aktif perbankan untuk permodalan usaha.
“Kita mendorong peran aktif dari bank pemerintah dan swasta melalui fasilitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit lainnya untuk diperbantukan khusus kepada masyarakat di nagari tertinggal,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi, saat memimpin rapat singkronisasi alokasi CSR Perbankan se-Sumbar, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis (19/1).
Menurut Mahyeldi, dengan keterlibatan perbankan di nagari tertinggal, diyakini akan memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat, menekan dominasi praktik rentenir, serta dapat mempercepat pengentasan nagari/desa dari status tertinggal menjadi maju yang menjadi harapan dari salah satu program unggulan Pemprov Sumbar tahun 2021-2026.
“Perbankan pasti sudah punya konsep dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat, namun tidak ada salahnya jika 6 persen dari total dana kredit tersebut dialokasikan khusus untuk nagari tertinggal,” ujarnya.
Sementara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar Yusri menyampaikan, saat ini sudah banyak tersedia layanan mobile di berbagai desa dan nagari di Sumnbar sebagai akses terhadap perbankan. Namun untuk akses pembiayaan memang harus dilakukan di kantor induk karena harus melalui berbagai tahapan-tahapan administrasi. Hal ini perlu tersosialisasi secara jelas, termasuk pembiayaan apa saja yang tersedia agar masyarakat dapat merencanakan sebelum berkunjung.
“Kita terus berupaya memberikan pelayanan prima, salah satu contohnya melalui layanan perbankan mobile, untuk pembiayaan bisa diakses melalui kantor induk terdekat,” ujarnya. (mas)