JAKARTA, KP – Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional tahun 2025 mencatat rekor jumlah terbanyak dalam sejarah. Sebanyak 49 tokoh masuk dalam daftar resmi, termasuk Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, menyatakan semua nama tersebut telah melewati kajian akademik ketat dan memenuhi syarat secara historis.
Dari 49 nama itu, 40 merupakan usulan baru yang lolos seleksi, sementara 9 lainnya adalah usulan yang ditunda (carry over) dari tahun-tahun sebelumnya.
“Semua tokoh ini telah melalui lapisan penilaian yang ketat, mulai dari riwayat hidup, perjuangan, dan kontribusinya telah diverifikasi secara ilmiah,” ujar Fadli Zon, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11).
Soeharto, yang telah diusulkan tiga kali sebelumnya, kini kembali masuk daftar prioritas. Fadli menegaskan mantan Pangkostrad yang memimpin penumpasan G30S/PKI itu memenuhi kriteria sebagai pahlawan nasional, terutama atas perannya dalam operasi militer 1 Maret 1949 melawan agresi Belanda dan operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat.
“Beliau juga berperan besar dalam pembangunan nasional. Usulan ini datang dari masyarakat, bukan dari atas,” katanya.
Meski demikian, penolakan dari sejumlah elemen masyarakat sipil terhadap gelar Soeharto tetap mengemuka. Fadli menyebut hal itu sebagai ‘masukan biasa’. Ia menekankan bahwa proses seleksi berbasis pada jasa objektif, bukan opini politik.
Dari 49 nama, Dewan Gelar telah menyaring 24 tokoh sebagai kandidat prioritas menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Namun, Fadli enggan merinci siapa saja yang masuk dalam daftar prioritas tersebut. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan mantan menantu Soeharto.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah menerima daftar lengkap dari Kementerian Sosial dan kini tengah mempelajarinya secara seksama.
“Mohon waktu. Begitu keputusan diambil, akan segera diumumkan,” katanya pekan lalu.
Hingga kini, gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto yang meninggal pada 2008 silam masih menjadi perdebatan nasional, mengingat warisan sejarah Orde Baru yang kompleks. Namun, pemerintah menegaskan bahwa proses pengusulan berjalan transparan, akademis, dan sesuai mekanisme yang berlaku. (kcm)