PADANG, KP — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana guna mendorong daerah ini menjadi model nasional dalam penanganan bencana terintegrasi. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta, Senin (23/2).
Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan realisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumbar agar tidak mengalami keterlambatan seperti pengalaman masa lalu. Menurutnya, mitigasi ke depan harus mencakup multi-bencana, termasuk penguatan tata ruang, sistem peringatan dini, serta program perhutanan sosial sebagai strategi mitigasi ekologis.
“Kita tidak ingin proses rehab rekon tertunda. Dokumen perencanaan harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa segera bangkit. Kelestarian hutan juga menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat sebagai ikhtiar menuju ‘green province’,” ujar Mahyeldi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan percepatan tersebut. Bappenas saat ini tengah menyusun rencana induk pelaksanaan rehab rekon serta berencana menjadikan Sumbar sebagai daerah percontohan penanganan bencana nasional.
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Medrilzam, mengusulkan Sumbar sebagai ‘pilot project’ pengembangan satu data kebencanaan di Indonesia. Tahapan rehab rekon sendiri direncanakan mulai berjalan pada April 2026 setelah masa transisi berakhir, dengan fokus pada pemulihan sistematis yang tidak mencampuradukkan proses tanggap darurat dengan program jangka panjang.
Pertemuan ini juga membahas revisi tata ruang berbasis zona rawan bencana serta penguatan sektor ekonomi seperti pertanian dan UMKM pascabencana. Dengan sinergi pusat dan daerah, Sumbar diharapkan tampil sebagai provinsi yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko di masa depan. (ak/*)