PADANG, KP – Capaian kinerja Pemprov Sumbar dalam tiga tahun terakhir sangat memuaskan. Hal tersebut dibuktikan dengan terealisasinya target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar 2021-2026, salah satunya tingkat kemiskinan yang menurun. Bahkan, pada 2024, Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Mahyeldi- Audy akan mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0 persen.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, angka kemiskinan ekstrem sudah mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, kemiskinan ekstrem Sumbar turun dari 0,77 persen (43.671 jiwa) menjadi 0,41 persen (23.253 jiwa).
Sementara tahun 2022, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat angka kemiskinan ekstrem di Sumbar turun 0,14 persen atau menjadi 0,77 persen (43,67 ribu) tahun 2022. Sehingga, ditargetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrem di wilayah Sumbar jadi 0 persen.
“Angka penurunan ini menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi. Secara nasional, Sumbar termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrim,” katanya.
Gubernur menambahkan, terkait strata pendapatan, masyarakat Sumbar tidak terlalu terjadi ketimpangan (kaya-miskin-red). Indikator pengukurannya adalah Gini Ratio yang secara persentase sebesar 0,280.
“Kondisi Gini Ratio Sumbar merupakan yang terendah ketiga di Indonesia. Jadi, tidak ada ketimpangan pendapatan masyarakat yang signifikan saat kepemimpinan Mahyeldi-Audy,” katanya.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar naik dari 73,26 persen di tahun 2022 menjadi 75,46 persen di tahun 2023. Secaraperingkat juga membaik, dari urutan 9 secara nasional atau nomor 4 di Pulau Sumatera menjadi urutan ke-7 secara nasional atau urutan ke-2 di Pulau Sumatera.
Sementara untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumbar masuk dalam peringkat delapan besar nasional dengan angka 5,94 persen.
“Pada target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, kita minta TPT menjadi 5,70 persen,” katanya.
Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, tahun 2024 terdapat sejumlah fokus sektor pembangunan. Yakni, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kehidupan berfalsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK), hingga peningkatan nilai tambah produktivitas pertanian.
“Tahun 2024 ini, kita juga fokus pada peningkatan usaha perdagangan industri kecil menengah (IKM) berbasis ekonomi digital, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, ekonomi kreatif kepariwisataan, infrastruktur berkeadilan hingga menciptakan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang berkualitas,” kata Mahyeldi.
Ia menjelaskan, tahun 2024 ini, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar sebesar Rp6,7 triliun. Untuk mengoptimalkan pembangunan SDM, Dinas Pendidikan Sumbar mendapat porsi APBD cukup besar mencapai Rp2,503 triliun untuk 321 kegiatan.
Sementara, sektor kesehatan alokasi APBD sebesar Rp747 miliar dengan rincian sebesar Rp180 miliar dan empat rumah sakit daerah (Rp662 miliar).
“Dari realisasi anggaran tersebut ditargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 mencapai 74,25 persen,” ungkap Mahyeldi.
Di sisi lain, untuk prioritas kehidupan sosial berfalsafah ABS-SBK, Dinas Kebudayaan Sumbar akan mengelola anggaran sebesar Rp31,8 miliar dengan target Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 62,70 persen dan indeks ketahanan sosial budaya 62,80 persen.
Sedangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Sumbar alokasi anggarannya sebesar Rp15,8 miliar dengan target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 15 persen. Dinas P3AP2KB Sumbar sebesar Rp20 miliar dengan sejumlah program kegiatan.
Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan produktivitas pertanian, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Sumbar direalisakan anggaran sebesar Rp170 miliar dengan target persentase peningkatan pendapatan petani 5 persen Nilai Tukar Petani (NTP) 101,40 persen, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) 104,50 persen.
Lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan mengelola Rp63,3 miliar dengan target indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan Rp 50,048 juta dan pendapatan nelayan Rp42,443 juta.
Selanjutnya, Dinas Peternakan Rp 77 miliar dengan target kinerja pendapatan peternak Rp52,779 juta, Dinas Pangan Sumbar Rp32 miliar dengan target pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura 5 persen, dan Indeks ketahanan pangan 82,60 persen.
“Jadi, secara keseluruhan target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp44 triliun pada tahun 2024,” tuturnya.
Untuk prioritas keempat yaitu Peningkatan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar alokasi APBD sebesar Rp30 miliar dengan target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 17,3 persen, kontribusi sektor industri terhadap PDRB 9,02 persen laju pertumbuhan sektor perdagangan 5 persen. Sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM alokasi APBD sebesar Rp26 miliar dan Dinas PTSP sebesar Rp14 miliar lebih.
Untuk prioritas Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataan, Dinas Pariwisata Sumbar mengelola sebesar Rp30,1 miliar, Dinas Koperasi dan UMKM Rp26 miliar. Sedangkan untuk Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Dinas BMCKTR Sumbar mengelola Rp251 miliar, Dinas Perkimtan Rp121 miliar, dan Dinas PSDA Sumbar Rp93 miliar.
“Itulah beberapa alokasi APBD Sumbar tahun 2024 yang tersebar di sejumlah OPD untuk mencapai optimalisasi pembangunan Sumbar di seluruh sektor,” katanya. (AD.ASDP)