KOMISI V DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Sumbar untuk meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar dapat berjalan lebih optimal.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Aida, keseriusan dalam memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan pada anak dapat mengatasi berbagai persoalan yang selama ini terjadi di masyarakat, termasuk masalah ekonomi keluarga yang lemah dan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Aida mengungkapkan, bahwa Komisi V telah melakukan studi banding ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat sudah jauh lebih maju dan inovatif dibandingkan dengan Sumbar.
“Di Jawa Barat, meskipun penduduknya banyak, kepala daerahnya tidak pernah melupakan soal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bahkan sampai menyiapkan perda,” ungkap Aida kepada KORAN PADANG, baru-baru ini.
Aida menambahkan bahwa DP3AKB Provinsi Jawa Barat banyak memberikan pelatihan kepada kaum perempuan, seperti pelatihan tentang keluarga, UMKM, dan lainnya.
Mereka yang telah diberikan pelatihan selanjutnya akan menyosialisasikan atau meneruskan ke masyarakat tentang ilmu yang telah mereka dapat.
Komisi V berharap bahwa edukasi seperti ini dapat dijalankan oleh pemerintahan di Sumbar, khususnya melalui Dinas P3APPKB, dengan memiliki program dan jaringan sampai ke tingkat nagari yang bisa menjadi ujung tombak dari pemerintahan provinsi. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi.
Meskipun Undang-Undang mewajibkan keterwakilan perempuan di DPRD Sumbar sebesar 30 persen, keterwakilan perempuan baru mencapai sekitar 10,8 persen atau tujuh orang dari 65 anggota DPRD Sumbar saat ini.
Oleh karena itu, Aida menekankan pentingnya edukasi dari pemerintahannya dalam melaksanakan program yang sesuai tupoksi yang dimilikinya serta memiliki jaringan yang luas hingga tingkat nagari.
Aida berharap dengan seriusnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumbar, ini akan berdampak positif terhadap pembangunan manusia yang dilaksanakan di masyarakat. (adv)