PADANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Suwirpen Suib, hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan pada Rabu (9/8) di Istana Gubernuran. FGD ini menjadi ‘platform’ bagi para pihak terkait untuk membahas serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Nagari Air Bangis, yang baru-baru ini melakukan demonstrasi.
FGD ini diinisiasi oleh Gubernur Sumbar dan dihadiri Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kapolda Sumbar, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.
Suwirpen Suib menyampaikan harapannya agar semua pihak terkait bisa bersama-sama memperjelas peta hutan produksi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga terjadi pemahaman yang jelas mengenai wilayah yang bisa dimanfaatkan dan yang tidak.
Ia menekankan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai hutan produksi, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai. Ia juga menyoroti risiko konflik yang mungkin timbul jika lahan telah dimanfaatkan tanpa pengetahuan masyarakat mengenai statusnya.
Lebih lanjut, Suwirpen mengungkapkan harapannya agar persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat Nagari Air Bangis, khususnya di Jorong Pigogah Patibubur, dapat ditemukan solusi strategis yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten.
Pihaknya juga menyoroti perlunya percepatan dalam pendataan hutan produksi untuk mencegah timbulnya masalah serupa di masa mendatang. Ia menyatakan bahwa mereka ingin menghindari konflik agraria di tengah masyarakat dan berharap dapat mencapai keadaan damai.
Suwirpen Suib menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara pemerintah provinsi dan Polda Sumbar di Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini, pertemuan juga dihadiri oleh Komnas HAM, menandakan tingginya perhatian terhadap isu tersebut.
Sebelumnya, pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepakatan bahwa penyelesaian masalah agraria di Air Bangis akan dilakukan melalui jalur dialog. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) bersama Dinas Kehutanan Sumbar akan melakukan inventarisasi, verifikasi data, serta mencatat informasi mengenai masyarakat yang menggunakan lahan untuk bercocok tanam di Kawasan Hutan Produksi di Nagari Air Bangis.
Sebelumnya, Muzli M Nur, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari dapil Pasaman dan Pasaman Barat, telah mendesak gubernur untuk segera mencari solusi strategis terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Air Bangis di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.
Ia menegaskan, solusi tersebut penting agar masalah ini tidak terus berlanjut dan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat di daerah tersebut.
Muzli menyatakan harapannya agar gubernur dapat berperan sebagai penghubung antara perusahaan yang berinvestasi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Pasaman Barat dengan masyarakat Nagari Air Bangis.
Ia mengingatkan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, gubernur perlu memastikan bahwa investasi besar dapat dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Muzli menggarisbawahi kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat Air Bangis yang telah lama menggarap lahan tersebut sebagai sumber mata pencaharian mereka.
Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Kajati Sumbar, Danrem 032 Wirabraja, Danlantamal II Padang, Danlanud Sutan Sjahrir, Kabinda Sumbar, Ketua Pengadilan Tinggi Padang, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar. Mereka bersama-sama membahas solusi dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Nagari Air Bangis. (*)