AGAM, KP – Bupati Agam Andri Warman minta walinagari mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabilitas.
“Supaya masyarakat mengetahui program apa yang dilakukan di nagari,” kata bupati saat membuka pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari, di aula kantor Bappeda Agam, Selasa (7/3).
Meski begitu, bupati mengingatkan agar tetap merujuk pada aturan berlaku dalam mengelola keuangan nagari tersebut.
“Kita tidak menginginkan ada temuan ketika pihak terkait melakukan pemeriksaan,” katanya.
Menurut bupati, pengelolaan keuangan nagari adalah tanggungjawab walinagari dan sekretaris nagari, sehingga diharapkan betul-betul bisa mengelolanya dengan baik.
“Bekerjalah dengan maksimal dan berpedoman pada aturan. Jangan ada yang terjerat hukum,” pesan bupati.
Sementara, Kepala Inspektorat Daerah Agam Welfizar mengatakan, ada temuan administrasi pada puluhan nagari saat dilakukan pemeriksaan dalam dua tahun terakhir.
“Sebanyak 46 dari 82 nagari di Agam ada temuan berulang ketika dilakukan pemeriksaan,” sebutnya.
Untuk itu, ia berharap walinagari dan sekretaris selaku pengelola dapat mengontrol pengelolaan keuangan nagari. Sehingga, ketika dilakukan pemeriksaan nanti tidak ada temuan lagi. (rzk)