PADANG, KP – Angka kemiskinan Kota Padang terbilang rendah. Pada tahun 2022, dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar, Kota Padang menjadi kota terendah ketiga angka kemiskinannya.
Berdasarkan data yang dilansir BPS Sumbar, tahun 2022 lalu angka kemiskinan Kota Padang yakni 4,26 persen. Sedangkan daerah tertinggi angka kemiskinannya di Sumbar adalah Kepulauan Mentawai dengan angka 13,97 persen.
Angka kemiskinan Kota Padang sebesar 4,26 itu merupakan terendah sepanjang 12 tahun belakangan. Tentunya hal ini cukup menggembirakan. Apalagi, tahun 2020 hingga 2022 lalu, Indonesia dilanda pandemi covid-19 di mana banyak pengangguran dan perekonomian masyarakat berada di titik nadir.
Kepala Bappeda Kota Padang Yenni Yuliza menuturkan, banyak hal yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan sepanjang tahun 2022 dan beberapa tahun sebelum 2022. Langkah pasti yang selalu dilakukan Pemko Padang adalah melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis).
“Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang yang diketuai Wakil Wali Kota selalu melakukan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan serta melakukan evaluasi secara berkala,” kata Yenni Yuliza, Minggu (24/9).
Selain terus melakukan koordinasi dan evaluasi, Pemko Padang juga terus membina, menyemangati, serta mengembangkan ekonomi kreatif dan UMKM yang ada. Dengan begitu, pelaku usaha dan ekonomi kreatif menjadi terpantik untuk terus berkreasi dan berinovasi.
“Melalui dorongan yang kita berikan, otomatis mengurangi angka pengangguran dan meminimalisir angka kemiskinan,” jelas Kepala Bappeda.
Program penanggulangan kemiskinan lain yang dilakukan Pemko Padang yakni memberikan layanan pengobatan masyarakat miskin, program rehabilitasi sosial, santunan kematian, serta fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, hingga jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Selain itu, pemko juga melakukan program pemberdayaan sosial yang menyentuh masyarakat miskin, pelatihan kerja, pemberian bantuan bibit dan benih ternak, benih ikan, serta program pengembangan UMKM, dan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni serta infrastruktur sanitasi. (ip)