LIMAPULUH KOTA, KP – Kepala Badan Keuangan Kabupaten Limapuluh Kota, Win Hari Endi mengakui Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Limapuluh Kota belum cair sejak bulan April-Juni karena kas daerah khusus untuk TPP ASN sedang kosong.
“Jika dana bagi hasil sudah ditransfer ditambah PAD kita sudah tersedia, maka kita segera akan bayarkan,” ungkap Win Hari Endi, kepada wartawan di komplek perkantoran Pemkab Limapuluh Kota di Bukik Limau, Sarilamak, Harau, Selasa (8/8).
Menurutnya, dirinya ikut merasakan harapan para ASN agar TPP bisa segera cair. Namun, lanjutnya, keuangan daerah saat ini memang sulit. Ditambah lagi dana transfer triwulan II masih belum masuk dan realisasi PAD sampai Juni baru berkisar 45 persen.
“Sumber dana pembayaran TPP itu dari PAD dan dana bagi hasil. Kalau dana bagi hasil triwulan II sudah ditransfer dan penerimaan lain yang sah sudah masuk, maka kita segera cairkan TPP ASN,” ungkap Win Hari Endi.
Ia menjelaskan, masing-masing ASN menerima TPP dengan jumlah yang berbeda-beda. Meski demikian, secara garis besar setiap bulan menghabiskan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk TPP ASN Pemkab Limapuluh Kota.
Mirisnya, sudah lah terlambat dicairkan, anggaran untuk TPP ASN Limapuluh Kota ini hanya dianggarkan dalam APBD 2023 untuk bulan Januari-Juni. Sedangkan untuk 6 bulan berikutnya dari Juli-Desember tidak lagi dianggaran. Sehingga, ASN Kabupaten Limapuluh Kota untuk enam bulan ke depan bekerja tanpa ada TPP.
Dia berharap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa digenjot maksimal. Sebab, PAD yang diperoleh sesuai target yang disepakati dengan DPRD dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa membiayai berbagai kegiatan-kegiatan dan program-program pemerintah daerah ke depan.
“Kita memang menggenjot PAD untuk tahun ini dan sektor paling besar penerimaan PAD itu dari pajak,” sebutnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Deni Asra, mendesak agar pemkab segera mencairkan TPP ASN.
“Dengan target PAD yang harus digenjot habis-habisan agar tercapai maksimal, tentunya dibutuhkan kinerja luar biasa dari ASN Pemkab Limapuluh Kota. Namun bagaimana mungkin ini akan menjadi kenyataan ketika hak dan kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Untuk itu kjami mendorong pemerintah daerah segera mencairkan TPP ASN untuk bulan April, Mei, dan Juni,” ucap Deni Asra. (dst)