PADANG, KP — Pemerintah Kota Padang menyiapkan 80 unit rumah sebagai hunian sementara bagi warga yang masih mengungsi pascabencana. Fasilitas ini ditujukan bagi masyarakat yang belum dapat kembali ke rumah akibat kondisi kesehatan maupun kerusakan lingkungan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran mengatakan, hunian tersebut merupakan rumah pasca-COVID yang kini dimanfaatkan sebagai tempat penampungan. “Saat ini kami memiliki sekitar 80 rumah pasca-COVID yang bisa digunakan sementara sebagai tempat penampungan warga,” ujarnya saat meninjau kawasan terdampak banjir di Tabing Banda Gadang, Nanggalo, Selasa (2/12).
Selain hunian sementara, Pemko Padang juga mengajukan pembangunan hunian tetap kepada pemerintah pusat. Koordinasi dengan sejumlah kementerian terus dilakukan agar proses pembangunan dapat segera dimulai.
Fadly menegaskan, pendataan rumah rusak menjadi prioritas, mulai dari kategori rusak berat, rusak sedang, hingga tidak layak huni. “Pendataan ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Komdigi Dirikan Posko Informasi dan Media Center
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memulihkan konektivitas jaringan serta infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra. Komdigi juga mendirikan posko sebagai pusat informasi dan media center untuk mendukung komunikasi darurat.
Di Aceh, posko berada di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. Di Sumatra Barat, posko beroperasi di Komplek Kantor Gubernur Sumbar. Untuk Sumatra Utara, tiga posko dibuka di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, dan Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.
Posko ini menjadi ruang kerja jurnalis, tempat konferensi pers, titik koordinasi Komdigi, operator seluler, dan pemerintah daerah. Balai Monitoring memanfaatkannya untuk pemantauan jaringan sekaligus ruang redaksi bersama penyusunan informasi publik terkait penanganan bencana. (mas)