TANAH DATAR, KP — Bupati Tanah Datar, Eka Putra, resmi dikukuhkan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pengukuhan berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, serta sejumlah undangan penting lainnya.
Pengukuhan ini dilakukan menyusul hasil Musyawarah Nasional (Munas) APKASI yang sebelumnya digelar di Minahasa Utara. Dalam kepengurusan periode 2025–2030, Bupati Lahat Bursah Zarnubi terpilih sebagai Ketua Umum, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal, dan Bupati Tanah Datar Eka Putra sebagai Wasekjen.
Menanggapi amanah tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa jabatan ini merupakan bentuk kepercayaan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional. Ia berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh jajaran pengurus APKASI dalam mendukung penyusunan kebijakan terkait otonomi daerah.
“Alhamdulillah, pengurus APKASI periode 2025–2030 telah resmi dikukuhkan. Mudah-mudahan amanah dan kepercayaan ini dapat kami jalankan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Eka Putra.
Sementara, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menyampaikan bahwa pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan pusat.
“Kami berharap, dengan terbentuknya kepengurusan yang baru, hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat akan semakin harmonis,” ungkap Bursah.
Ia juga menegaskan bahwa APKASI merupakan institusi strategis dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, sekaligus menjadi wadah koordinasi antar-pemerintah kabupaten se-Indonesia.
“Kehadiran APKASI bukanlah sesuatu yang baru atau tidak penting. Ini merupakan bagian dari desain besar pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (yon)