PADANG, KP — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muzli M. Nur, mendesak Gubernur Sumbar segera membentuk tim pengawasan terpadu untuk mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di seluruh SPBU.
Desakan tersebut muncul setelah antrean kendaraan di sejumlah SPBU dilaporkan mengular hingga mencapai sekitar satu kilometer dan mengganggu aktivitas masyarakat serta distribusi logistik.
Muzli saat diwawancarai, sabtu (6/6) menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap sektor transportasi, perdagangan, dan perekonomian daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret dengan melibatkan seluruh unsur terkait untuk melakukan pengawasan secara intensif.
“Antrean solar sudah sangat memprihatinkan. Ada yang mencapai satu kilometer. Pemerintah provinsi harus segera membentuk tim pengawasan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, Dinas ESDM, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memantau langsung aktivitas di SPBU,” kata Muzli di Padang.
Ia meminta tim tersebut melakukan pengawasan rutin selama beberapa pekan guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan yang selama ini diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan solar di lapangan.
Muzli mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan bersama sejumlah pihak, aparat penegak hukum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menemukan indikasi penyimpangan distribusi BBM subsidi di beberapa SPBU.
Ia menyebut salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan kendaraan yang sama dengan nomor polisi berbeda untuk memperoleh solar subsidi secara berulang. Selain itu, masih ditemukan dugaan praktik penjualan BBM subsidi secara eceran yang dinilai ikut memperparah antrean di SPBU.
“Ada kendaraan yang fisiknya sama, tetapi menggunakan pelat nomor berbeda-beda saat mengisi solar. Praktik seperti ini harus ditindak tegas karena merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Muzli juga meminta pemerintah dan Pertamina memberikan prioritas kepada kendaraan angkutan umum serta truk pengangkut logistik yang sangat bergantung pada solar subsidi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Menurutnya, pembatasan pengisian solar bagi bus antarkota dan antarprovinsi justru berpotensi menghambat pelayanan transportasi kepada masyarakat. Ia mengaku menerima laporan bahwa sejumlah bus hanya diperbolehkan mengisi solar dalam jumlah terbatas.
“Kalau bus lintas provinsi hanya boleh mengisi Rp200 ribu, mereka harus kembali antre di SPBU berikutnya. Kondisi ini tentu tidak efektif dan menghambat operasional angkutan umum,” katanya.
Selain itu, Muzli turut menyoroti masih banyaknya kendaraan mewah yang ikut mengantre solar subsidi dengan memanfaatkan sistem QR Code.
Menurutnya, fenomena tersebut menimbulkan ketidakadilan di tengah sulitnya sopir angkutan umum dan kendaraan logistik mendapatkan BBM subsidi.
“Kami melihat masih banyak kendaraan mewah yang ikut mengisi solar subsidi karena memiliki barcode. Padahal subsidi ini seharusnya lebih diprioritaskan untuk kendaraan produktif yang menopang perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi sistem distribusi dan penerima BBM subsidi agar lebih tepat sasaran serta tidak memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Sumbar berencana memanggil Dinas ESDM Sumbar dan pihak Pertamina untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
DPRD ingin memastikan penyebab antrean panjang dapat segera diidentifikasi sekaligus mencari solusi yang efektif agar distribusi solar subsidi kembali normal.
“Kami akan mengundang ESDM dan Pertamina untuk duduk bersama mencari solusi. Persoalan ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas dan harus segera ditangani secara serius,” ujar Muzli.
Ia menegaskan Komisi IV DPRD Sumbar akan terus mengawal persoalan distribusi BBM subsidi hingga masyarakat kembali memperoleh akses yang mudah terhadap solar, khususnya bagi sektor transportasi dan logistik yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Kita ingin solar subsidi benar-benar tepat sasaran, distribusinya lancar, dan masyarakat tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di SPBU,” tutupnya. (fai)