PADANG, KP — DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berencana mengalokasikan anggaran dalam perubahan APBD untuk melakukan pengukuran ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan-perusahaan sawit. Langkah ini diambil guna memastikan pemanfaatan lahan sesuai izin yang berlaku dan meningkatkan kontribusi sektor sawit terhadap pendapatan daerah.
Ketua DPRD Sumbar sementara, Evi Yandri Rajo Budiman, menyoroti minimnya kontribusi perusahaan sawit terhadap daerah, meskipun mereka menguasai ratusan ribu hektare lahan dan meraih keuntungan besar.
“Ratusan ribu hektare lahan sawit menghasilkan keuntungan besar bagi konglomerat, tapi kontribusi ke daerah sangat kecil. DBH yang kita terima bahkan tidak cukup untuk memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan di sekitar kebun sawit,” ujar Evi Yandri di Padang, baru-baru ini.
DPRD mendorong langkah tegas untuk meninjau kembali HGU perusahaan. Bila ditemukan kelebihan luas lahan dari izin yang diberikan, maka kelebihan tersebut harus segera diambil alih pemerintah provinsi dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sawit.
“Kita akan anggarkan pengukuran ulang HGU. Jika terbukti ada kelebihan lahan, harus disita dan dijadikan aset BUMD. Ini peluang menambah pendapatan asli daerah secara langsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Evi Yandri mendorong pemerintah provinsi untuk mulai menjajaki kerja sama dengan investor dalam rangka mendirikan BUMD sektor sawit. Menurutnya, langkah ini penting agar Sumbar tidak sekadar menjadi penghasil bahan mentah, melainkan mampu mengelola sendiri industri sawit secara terintegrasi. “Sudah saatnya Sumbar memiliki BUMD sawit. Ini soal kemandirian ekonomi dan memperkuat posisi daerah dalam rantai industri sawit nasional,” pungkasnya. (fai)