PADANG, KP – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mendesak seluruh instansi pemerintah memaksimalkan pelayanan publik sejak hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Ia menegaskan, instansi yang melayani masyarakat langsung wajib bekerja secara profesional dan optimal.
Muhidi meminta aparatur meningkatkan kinerja dan komitmen terhadap tugas mereka. Ia menilai, libur lebaran seharusnya menyegarkan semangat pengabdian, bukan menurunkan produktivitas.
“Setelah merayakan Idulfitri bersama keluarga, kita harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Saya minta semua lini pelayanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota langsung bekerja maksimal tanpa menunda,” ujar Muhidi di Padang, Selasa (2/4).
Ia menambahkan, pelayanan publik mencerminkan kehadiran negara di tengah masyarakat. Oleh karena itu, aparatur negara harus menghindari keterlambatan, kelalaian, dan sikap tidak profesional yang dapat mengecewakan warga.
“Jangan biarkan masyarakat kecewa karena layanan lambat. Banyak urusan administrasi menumpuk pascalibur panjang, dan kita harus siap mengatasinya,” tegasnya.
Muhidi mengapresiasi instansi yang telah mempersiapkan kelancaran layanan sejak awal. Ia berharap instansi lain mengikuti langkah tersebut demi menjaga kualitas pelayanan.
“Idulfitri bukan hanya perayaan, tetapi juga momentum memperkuat etos kerja dan integritas. Mari layani masyarakat dengan sepenuh hati sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan daerah,” katanya.
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi kualitas layanan sebelum dan sesudah libur panjang. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi kekurangan serta merancang perbaikan yang tepat.
Muhidi menegaskan, DPRD akan terus mendukung peningkatan pelayanan publik melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menyebut pelayanan cepat, tepat, dan responsif sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Kami akan mendorong sistem pelayanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ini untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat memberikan masukan atau kritik membangun terhadap layanan yang diterima. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga akan mempercepat perubahan menuju pelayanan yang lebih baik. (fai)