PARIAMAN KP – Pemerintah Kota Pariaman menggelar rapat terkait penerapan sistem kerja alih daya atau outsourcing mandiri bagi tenaga honorer sopir, petugas kebersihan, dan pramusaji di lingkungan Pemko Pariaman. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat walikota, Selasa (22/4), dan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi.
Rencana pengalihan status ini menyasar tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap 2. Outsourcing akan dilakukan langsung oleh OPD terkait, tanpa melalui pihak ketiga.
Wakil Wali Kota Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kebutuhan dan sistem penerapan kerja alih daya di lingkup Pemko Pariaman. Menurutnya, proses outsourcing ini dilakukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul terkait isu tenaga honorer.
“Kita merekrut tenaga outsourcing ini sesuai kebutuhan yang ada dan tidak ada penambahan,” tegasnya.
Ia menambahkan, persetujuan dari tenaga honorer diperlukan untuk bersedia menjadi tenaga outsourcing. Ditargetkan, proses pengadaan tenaga outsourcing ini selesai pada Bulan Mei, sehingga pada Juni mereka sudah dapat mulai bekerja.
“Penerapan sistem outsourcing mandiri ini karena pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer (non ASN) secara langsung,” ujar Wawako Mulyadi.
Rapat koordinasi ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pariaman Mursalim, Asisten II Elfis Candra, Staf Ahli Sadrianto, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemko Pariaman. (wrm)