PAYAKUMBUH, KP — Pemerintah Kota Payakumbuh bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi mengukuhkan 83 kader Gerakan Perlindungan Menyejahterakan Pekerja Informal (‘Galamai’) di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Senin (6/4). Para kader ini dipersiapkan sebagai garda terdepan untuk memperluas jangkauan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di wilayah tersebut.
Acara pengukuhan dibuka oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Rida Ananda. Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bukan sekadar program, melainkan instrumen penting untuk mencegah kemiskinan baru akibat risiko kerja. Berdasarkan data, saat ini masih terdapat sekitar 33.825 pekerja atau 68,1 persen tenaga kerja di Payakumbuh yang belum terlindungi.
“Kami ingin gerakan ini dimulai dari unit terkecil, yakni RT, RW, hingga tempat ibadah. Tidak boleh ada pekerja yang tidak terlindungi dan tidak boleh ada keluarga yang kehilangan penghasilan tanpa perlindungan,” ujar Rida Ananda di hadapan para camat dan lurah.
Sementara, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi, Iddial menjelaskan, kader Galamai akan bertugas mensosialisasikan lima program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dengan iuran hanya Rp16.800 per bulan, peserta informal sudah bisa mendapatkan manfaat santunan kematian hingga Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak maksimal Rp174 juta.
Hingga saat ini, Pemko Payakumbuh telah memberikan perlindungan nyata bagi 3.156 pekerja rentan melalui APBD. Kehadiran 83 kader yang tersebar di seluruh kelurahan diharapkan mampu mempercepat pencapaian target ‘Universal Coverage Jamsostek’ (UCJ) di ‘Kota Randang’ tersebut. (dst/*)