PADANG, KP – Sebanyak 160 Bundo Kanduang Kota Padang menyampaikan aspirasi langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, dalam agenda reses perseorangan masa sidang kedua di aula rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Rabu (4/2).
Dalam pertemuan tersebut, para Bundo Kanduang menyuarakan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari penguatan peran perempuan adat, pelestarian nilai budaya Minangkabau, pendidikan karakter generasi muda, hingga persoalan sosial di kawasan perkotaan.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
“Aspirasi Bundo Kanduang memiliki nilai strategis karena mereka berperan sebagai penjaga adat dan nilai budaya Minangkabau. DPRD akan menindaklanjuti setiap masukan sesuai kewenangan yang dimiliki,” kata Muhidi.
Ia menambahkan, peran Bundo Kanduang sangat penting dalam memperkuat ketahanan keluarga serta membentuk karakter generasi muda agar tetap berpegang pada nilai adat dan budaya di tengah arus modernisasi.
Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Kota Padang, Fauziah Zaini menyampaikan sejumlah aspirasi kelembagaan. Ia menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD agar organisasi Bundo Kanduang dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal.
Menurutnya, Bundo Kanduang Kota Padang membutuhkan dukungan pendanaan operasional yang berkelanjutan, baik melalui dana hibah maupun alokasi anggaran rutin, untuk menunjang kegiatan pembinaan adat, sosial, dan pendidikan karakter masyarakat.
Selain dukungan anggaran, Fauziah juga menyampaikan aspirasi terkait pemenuhan sarana organisasi, khususnya pengadaan seragam bagi anggota. Ia menyebutkan, hingga kini belum seluruh anggota memperoleh fasilitas tersebut secara merata, padahal seragam mencerminkan identitas dan marwah organisasi adat.
Dalam kesempatan itu, Fauziah turut menekankan pentingnya legalitas dan pengakuan resmi terhadap kepengurusan Bundo Kanduang yang sah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, guna memperkuat posisi lembaga adat dan mencegah tumpang tindih dengan organisasi sejenis.
Ia juga menyampaikan kebutuhan akan fasilitas sekretariat yang representatif sebagai pusat koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan program kerja organisasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Muhidi menyatakan menerima seluruh masukan Bundo Kanduang Kota Padang dan berkomitmen mengawal serta memperjuangkannya melalui kebijakan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Reses perseorangan tersebut berlangsung dialogis dan kondusif. Para peserta memanfaatkan forum diskusi untuk menyampaikan usulan secara langsung sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan. (fai)