PADANG, KP – Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sri Kumala Dewi, mendesak Dinas Pendidikan Provinsi untuk tidak mengabaikan keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB). Ia menilai alasan beban pengelolaan SMA dan SMK tidak bisa dijadikan dasar untuk menomorduakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
“Anak-anak disabilitas tidak boleh dikesampingkan. Saya dengar langsung dalam rapat, alasan mereka soal beratnya mengelola SMA dan SMK tidak manusiawi,” kata Sri Kumala Dewi, Rabu (4/6).
Menurutnya, anak-anak disabilitas telah tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan dan membutuhkan perhatian khusus dari negara, terutama dalam pendidikan.
Ia menekankan pentingnya pelatihan dan kompetensi khusus bagi guru SLB. Karena itu, ia mendorong pembentukan bidang tersendiri di lingkungan Dinas Pendidikan Sumbar yang fokus menangani SLB.
“Pendidikan untuk anak disabilitas butuh pendekatan profesional dan empatik. SLB jangan lagi jadi pelengkap SMA/SMK. Perlu ada struktur khusus yang menanganinya,” tegasnya.
Sri Kumala Dewi, yang juga dikenal sebagai tokoh disabilitas Sumbar menyatakan, Komisi V DPRD akan terus mengawal kebijakan pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan ini.
“SLB bukan beban tambahan. Justru harus menjadi prioritas,” katanya.
Politisi Fraksi PDIP–PKB itu menegaskan komitmennya memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, yang telah ia lakukan sejak 2008. “Ini bukan sekadar amanah jabatan. Ini perjuangan keyakinan bahwa mereka berhak atas pendidikan dan masa depan yang setara,” pungkasnya. (fai)