PADANG, KP — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan pengerjaan Flyover Sitinjau Lauik di Kota Padang berjalan sangat lamban akibat kendala pembebasan lahan. Hingga saat ini, progres proyek infrastruktur prioritas nasional tersebut baru mencapai 12 persen.
Hal itu disampaikan Dody saat meninjau langsung proyek Flyover Sitinjau Lauik, Kamis (29/1). Ia menegaskan, pembebasan lahan yang belum tuntas menjadi faktor utama tersendatnya pelaksanaan konstruksi. “Progresnya memang sangat lamban karena pembebasan lahan tidak semudah yang dijanjikan saat saya diminta segera melakukan groundbreaking,” ujar Dody.
Diketahui, groundbreaking Flyover Sitinjau Lauik dilakukan pada Mei. Proyek senilai Rp2,793 triliun itu ditargetkan rampung dalam masa konstruksi 2,5 tahun dengan masa operasi 10 tahun.
Dody meminta pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menuntaskan persoalan pembebasan lahan. Ia berharap masalah tersebut dapat diselesaikan paling lambat dalam satu bulan. “Sekarang saya minta gubernur dan pihak-pihak yang mendorong saya melakukan groundbreaking waktu itu untuk merealisasikan janjinya soal pembebasan lahan,” katanya.
Ia menjelaskan, keterlambatan pembebasan lahan berdampak langsung pada kinerja kontraktor pelaksana, PT Hutama Karya Infrastruktur. “Alat dan bahan sudah dikirim dan siap, tetapi tidak bisa bekerja maksimal karena lahan masyarakat belum dibebaskan dan masih bermasalah dengan finalisasi di BPN,” ujarnya.
Menurut Dody, kondisi tersebut membuat target pengerjaan proyek menjadi meleset dari rencana awal. “Secara logika tentu meleset. Apalagi ditambah adanya bencana. Padahal alat dan material sudah siap. Kalau lahan bisa dibebaskan lebih dari 50 persen saja, progres akan jauh lebih cepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga kini pembebasan lahan masih sangat minim dan membutuhkan koordinasi intensif antarinstansi di Sumatera Barat. “Pembebasan lahannya masih sangat sedikit. Ini masih terus dikoordinasikan,” katanya.
Dody menegaskan, Flyover Sitinjau Lauik memiliki manfaat strategis, terutama untuk keselamatan dan kelancaran transportasi. “Manfaatnya besar, mulai dari menekan angka kecelakaan, memperlancar arus logistik, mengurangi kemacetan dan biaya logistik, hingga memberdayakan masyarakat sekitar melalui rencana pembangunan rest area untuk UMKM,” pungkasnya. (lgm)