SOLOK, KP – Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, bersama Ketua DPRD Fauzi Rusli menerima kunjungan audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) di Ruang Rapat Balai Kota, Selasa (2/9). Audiensi berlangsung penuh semangat namun tetap dialogis.
Kedatangan para mahasiswa ini bukan tanpa alasan. Mereka membawa 11 poin tuntutan yang berkaitan dengan isu-isu nasional yang sedang hangat diperbincangkan. Mulai dari kebijakan pemerintah pusat, kondisi ekonomi, hingga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat kecil, semua disampaikan dengan tegas dan lugas.
Ketua BEM UMMY Solok, dalam penyampaiannya, menegaskan bahwa mahasiswa hadir sebagai penyambung suara rakyat. “Kami tidak datang untuk menentang, tetapi untuk mengingatkan. Ada banyak persoalan bangsa yang perlu perhatian bersama, dan kami berharap pemerintah daerah ikut menyuarakan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra, menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap situasi nasional. “Kami bangga melihat mahasiswa Kota Solok berani bersuara. Pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan. Sebelas tuntutan ini akan kami pelajari dengan serius dan sebagian akan kami teruskan ke pemerintah pusat,” tegas wako.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli menambahkan bahwa pihak legislatif siap menjadikan aspirasi ini sebagai bahan pembahasan. “Mahasiswa adalah mitra strategis dalam pembangunan. Kami di DPRD akan menindaklanjuti aspirasi ini sesuai kewenangan kami,” ujarnya.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, penuh semangat, dan tetap kondusif. Para mahasiswa berharap, setelah pertemuan ini, tuntutan mereka tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat luas.
Pemerintah Kota Solok sendiri berkomitmen membuka ruang komunikasi yang lebih luas bagi mahasiswa dan generasi muda agar bersama-sama ikut berperan dalam pembangunan, sekaligus menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. (pro)