JAKARTA, KP – Popularitas pejabat daerah kini tak hanya diukur dari kinerja di lapangan, tetapi juga dari gaungnya di ruang digital. Riset social media analytic 2025 mengungkap, Vasko Ruseimy, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), berhasil menempati posisi teratas sebagai wakil gubernur paling populer di Indonesia
Dengan skor 95 dari 100, Vasko melampaui sejumlah nama besar lain, termasuk tokoh nasional yang lebih dulu dikenal publik. Aktivitasnya yang aktif di media sosial, ditambah sorotan publik atas kinerja serta sejumlah program daerah, membuatnya menjadi figur yang paling banyak diperbincangkan sepanjang tahun.
Geser Rano Karno di Posisi Kedua
Hasil riset menempatkan Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di posisi kedua dengan skor 88. Popularitasnya memang sudah terbangun sejak lama sebagai artis sekaligus politisi. Kehadirannya di panggung hiburan membuat Rano masih memiliki basis dukungan publik yang kuat, baik secara online maupun offline.
Di posisi ketiga ada Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dengan skor 82. Emil konsisten masuk dalam jajaran pejabat daerah populer berkat perannya dalam sejumlah isu pembangunan di Jawa Timur. Kiprahnya yang sering disorot media membuatnya tetap relevan dalam percakapan warganet.
Tokoh Perempuan Masuk Daftar Lima Besar Menariknya, dua tokoh perempuan muda turut mengisi daftar lima besar wakil gubernur paling populer di media sosial. Mereka adalah dr. Jihan Nurlaela, Wakil Gubernur Lampung, dengan skor 75, serta Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah, dengan skor 70.
Riset dilakukan dengan memantau percakapan publik di media sosial, interaksi warganet, dan pemberitaan media daring sepanjang tahun 2025. Temuan ini menunjukkan siapa saja wakil kepala daerah yang paling banyak diperbincangkan, baik secara positif maupun kritis.
Menurut laporan itu, popularitas di ruang digital kini menjadi indikator penting bagi pejabat daerah. Namun, para pengamat politik menegaskan bahwa citra yang terbentuk di media sosial harus dibarengi dengan kinerja nyata.
Laporan itu juga menulis, jika popularitas tidak diimbangi dengan pencapaian kebijakan, maka kepercayaan publik bisa cepat luntur.
Riset ini juga menegaskan bahwa pejabat publik perlu piawai membangun komunikasi yang efektif di media sosial, karena ruang digital telah menjadi panggung politik baru yang tak bisa diabaikan. (mas)