Sekolah Rakyat Tahap II Tanah Datar Ganti Lokasi ke Tanjung Alam

Lahan usulan Sekolah Rakyat Tahap II di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar. Kementerian PU mendesak Pemkab Tanah Datar segera menuntaskan sertifikasi lahan seluas 13,3 hektar tersebut agar tahap desain bangunan dapat segera dimulai pada tahun anggaran 2026.

TANAH DATAR, KP — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau lokasi baru usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (29/1). Lokasi seluas 13,3 hektare ini diusulkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menggantikan lokasi lama guna memenuhi syarat luasan lahan minimal 10 hektare sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun secara luasan telah memenuhi syarat, Menteri PU memberikan catatan kritis terkait kondisi topografi lahan yang memiliki kemiringan cukup terjal. Ia menegaskan bahwa perencanaan teknis harus dilakukan dengan sangat matang guna mengantisipasi risiko geografis di lapangan.

“Lokasinya memang baru diusulkan oleh Pak Bupati untuk menggantikan yang lama. Kemiringannya cukup terjal, sehingga harus dibereskan terlebih dahulu melalui pengerjaan land clearing. Namun, tahapan paling krusial saat ini adalah penyelesaian administrasi lahan, khususnya pendaftaran dan sertifikasi tanah sebagai dasar perencanaan teknis,” ujar Dody Hanggodo dalam keterangannya, Jumat (30/1).

Selain masalah lahan, Menteri PU juga mengidentifikasi kendala ketersediaan fasilitas dasar seperti jaringan air minum dan listrik PLN. Ia berjanji akan membantu mengoordinasikan pemenuhan fasilitas tersebut agar pembangunan SR Tahap II tidak terkendala infrastruktur pendukung.

Pada kesempatan itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra, menjelaskan bahwa pemindahan lokasi ke Tanjung Alam dilakukan agar proyek strategis nasional ini dapat menampung fasilitas yang lebih lengkap di atas lahan yang lebih luas. Ia menegaskan Pemkab Tanah Datar berkomitmen segera menyelesaikan proses administrasi dan melakukan pembersihan lahan (land clearing).

“Tugas kami selanjutnya adalah menyiapkan seluruh administrasi lahan untuk segera disampaikan ke Kementerian PU dan Kementerian Sosial. Lokasi di Tanjung Alam ini tersedia 13,3 hektar, sehingga jauh lebih memungkinkan dibandingkan lokasi sebelumnya yang belum memenuhi standar luasan minimal,” jelas Eka Putra.

Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, yang turut mendampingi peninjauan tersebut, memberikan apresiasi atas respon cepat pemerintah pusat. Ia menilai kehadiran Menteri PU membawa harapan besar bagi masyarakat Tanjung Alam untuk memiliki fasilitas pendidikan yang representatif sesuai program prioritas nasional. (mas)

Related posts

Wako Hendri Arnis Tekankan Larangan HP di Sekolah

Motivasi Siswa SMK di Bimtek Literasi, Muhidi Ceritakan Pengalaman Saat Jadi Pekerja Kasar

256 Lulusan AKBP-STIE “KBP” Padang Diwisuda, Ini Pesan Kampus