LIMAPULUH KOTA, KP – Kelompok Kerja (Pokja) Isu-isu negatif dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu. Pokja tidak akan menduplikasi tugas dan kewenangan Bawaslu
Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra dalam rapat koordinasi digelar di ruang pertemuan Bawaslu Limapuluh Kota di Jalan Raya Negara KM 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau, kemarin. Diantara anggota Pokja Pembahasan Isu-isu Negatif tersebut, TNI, Polri, Kesbangpol, Bawaslu, Kejaksaan, Media serta Kominfo.
Yoriza Asra menjelaskan Pokja yang terdiri dari banyak unsur bersifat koordinatif dengan Bawaslu. Pokja dibentuk untuk memudahkan koordinasi, terutama dalam masa kampanye yang akan dimulai pada 28 November 2023 nanti. Ruang lingkup kerja Pokja hanya koordinasi cegah dan pengawasan, dan tidak dalam hal penanganan.
“Pokja bisa berikan masukkan atau langkah pencegahan. Pokja juga bertugas membantu Bawaslu dalam hal pencegahan penyebaran isu-isu negatif,” jelasnya.
Yori juga menyebutkan, pentingnya dilakukan pengawasan isu-isu negatif, terutama dalam Pemilu serentak tahun 2024 karena media sosial (Medsos) tidak lagi untuk memposting suatu aktivitas.
Medsos jelasnya telah dijadikan sarana untuk tingkatkan atau merubah pandangan publik kepada peserta Pemilu, baik untuk menaikkan ataupun menurunkan citra seseorang ataupun peserta Pemilu dalam menyebarkan berita bohong atau hoax.
“Untuk itu perlu pengawasan kita bersama untuk melakukan pencegahan,” tambahnya.
Sebelumnya menurut Yori, medsos pada Pemilu 2019 banyak digunakan untuk menciderai kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu khususnya KPU, dan tidak mungkin kedepannya juga akan menyerang atau menciderai kepercayaan publik terhadap Bawaslu. “Inilah yang akan kita awasi bersama Pokja,” tutupnya. (dst)