PESISIR SELATAN, KP — Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi, menyatakan bahwa pengawasan Pemilu yang berkualitas sangat diperlukan untuk mewujudkan Pemilu yang bermartabat di masa datang.
“Untuk mewujudkan pengawasan Pemilu yang berkualitas dibutuhkan keterlibatan masyarakat serta pengawas yang profesional,” ujar Khadafi saat membuka Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di Bawaslu Pesisir Selatan, Minggu (16/11).
Belajar dari pengalaman Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu mengadakan P2P untuk melibatkan generasi muda dalam pengawasan partisipatif.
“Kesempatan pasca-Pemilu menjadi momentum tepat mencetak masyarakat sebagai kader penggerak pengawasan partisipatif. Kita libatkan mereka yang belajar di SMA, madrasah, OKP, akademisi, dan kelompok masyarakat,” katanya.
Khadafi menegaskan bahwa program ini juga menjadi ruang bagi pengawas Pemilu untuk mendengarkan informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya.
Ia menilai, Undang Undang Pemilu perlu diperbarui dengan pasal-pasal yang lebih relevan. Salah satu contoh adalah maraknya politik uang digital melalui pemberian dompet elektronik atau E-Wallet seperti Gopay, Dana, dan Seabank. Sementara regulasi yang ada masih mengatur praktik politik uang konvensional.
Sementara, Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi menyebut, kegiatan berlangsung sehari penuh dengan 40 peserta dari berbagai wilayah, seperti Koto XI Tarusan, Bayang, hingga Lunang dan Silaut.
Fasilitator kegiatan berasal dari Bawaslu Pesisir Selatan, antara lain Syauqi Fuadi, Nurmaidi, Syafrizal, dan Bambang Putra Niko. Sementara dari Bawaslu Sumbar hadir Kepala Bagian Pengawasan Fadhlul Hanif bersama tim. (don)