PADANG, KP – Anggota DPD RI atau senator kawakan asal Sumatera Barat, Dr. Alirman Sori, menegaskan banyak gonjang-ganjing yang terjadi sejak dua tahun terakhir, terkhusus soal tiga periode jabatan presiden, Pemilihan Umum (Pemilu) ditunda, dan sebagainya. Padahal, tidak ada ruang untuk semua itu. Jadi jangan digoreng-goreng, meski secara politik masih jadi pembahasan menarik.
“Tak ada ruang untuk jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu. Karena itu, 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI turun ke bawah, kembali ke daerah masing-masing untuk menjaring aspirasi dan mengorek informasi dari semua pihak,” ucap Alirman Sori, didampingi Ketua LKAAM Pessel, Syafrizal Ucok, saat silaturahmi dengan kalangan pemimpin redaksi media di Sumatera Barat, Rabu (26/4) di sebuah restoran di Padang.
Terkait dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) dalam Pemilu 2024, Alirman menilai calon legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD provinsi hingga kabupaten kota, tersandera oleh belum adanya ketetapan apakah penentuan anggota dewan terpilih melalui sistem proporsional terbuka atau tertutup. Sementara penentuan bakal caleg oleh masing-masing partai sudah berlangsung terbuka.
“Proses administrasi soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, masyarakat telah nyaman selama 15 tahun dengan sistem proporsional terbuka, di mana calon dewan terpilih ditentukan lewat suara terbanyak, nah ini gimana. Beda dengan calon DPD RI yang by name by address, ada nama dan ada foto yang akan dipilih masyarakat,” ungkap Alirman, mantan anggota DPRD Pesisir Selatan yang sudah dua periode.
Dialog bersama berlangsung alot, bahkan memunculkan berbagai persepsi sekaligus kecurigaan, desain apa yang tengah disiapkan oleh pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi. Apalagi, hingga mendekati tahapan pendaftaran bacaleg ke KPU, MK belum juga memutuskan apakah pemilu menganut sistem proporsional terbuka atau tertutup. Dan hal ini cenderung membingungkan masyarakat, termasuk bacaleg sendiri.
Alirman sendiri pada Pemilu 2024 mendatang tidak lagi mencalonkan diri sebagai anggota DPD-RI, kemungkinan akan berpacu melalui jalur partai untuk meraih kursi DPR-RI, namun hal tersebut belum ada kepastian.
Ketika ditanya mengapa maju berpacu meraih DPR-RI, Alirman mengatakan untuk pengabdian lebih luas pada masyarakat Sumatera Barat, karena kewenangan DPR-RI dalam aturan penganggaran sangat kuat, maka dalam membangun daerah serta sentra perekonomian rakyat harus memiliki pengaruh dan berada di lembaga tersebut.
Dalam sebuah diskusi yang dipandu oleh Wartawan Senior, Gusfen Khairul, Alirman menyatakan bahwa undang-undang tidak memiliki aturan yang harus memenuhi Parlemen Threshold untuk pencalonan dalam Pilpres.
Selain itu, sistem terbuka yang sudah berjalan selama 15 tahun merupakan putusan MK pada 2008, dan jika kembali ke sistem tertutup, hal ini akan menyebabkan mundur.
Menanggapi paparan Alirman, Adrian Tuswandi, Ketua JPS Sumbar dan Sukri Umar mengharapkan agar MK memutuskan untuk mempertahankan sistem terbuka pada Pemilu agar minat masyarakat untuk memilih tetap tinggi. Hampir semua pimpinan media yang hadir setuju bahwa sistem terbuka adalah cara terbaik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Alirman menegaskan bahwa pemilu dengan sistem terbuka adalah milik masyarakat, sedangkan sistem tertutup adalah milik ketua dan sekretaris partai.
Sementara itu Syafrizal Ucok Datuak Batuah menegaskan akan tetap maju sebagai Caleg DPRD Sumbar Dari dapil Pessel-Mentawai, meski Pemilu berlangsung dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup.
”Apapun keputusan MK, saya tetap maju sebagai caleg dan insyaallah dari Partai Golkar. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang,” tegas Syafrizal Ucok, yang juga staf ahli tim pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Sicincin. (*/eja)