PADANG, KP – Pemerintah Kota Padang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memperkuat langkah menjaga toleransi dengan menjalin koordinasi langsung ke pemerintah pusat, Rabu (1/7). Upaya ini dilakukan melalui kunjungan ke Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari strategi memperkuat stabilitas sosial di daerah yang majemuk.
Rombongan dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama sejumlah pejabat Pemko Padang dan pengurus FKUB. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjaga kerukunan antarumat beragama secara berkelanjutan.
Maigus Nasir mengatakan, koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar upaya menjaga toleransi di daerah memiliki arah yang jelas dan dukungan yang kuat. Menurutnya, kerukunan bukan hanya soal hubungan antarumat beragama, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah.
“Kerukunan merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan agama dan budaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemko Padang selama ini terus mendorong berbagai program yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga suasana harmonis di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlibatan seluruh elemen menjadi kunci agar nilai toleransi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sosial sehari-hari.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Muhammad Adib Abdushomad, menyambut baik langkah yang ditempuh Pemko Padang bersama FKUB. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, FKUB, dan pemerintah pusat merupakan elemen penting dalam menjaga kondusivitas di tengah masyarakat yang majemuk.
“Kolaborasi ini penting untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Hartono, juga mengapresiasi komitmen Pemko Padang dalam menjaga kerukunan melalui kerja sama lintas sektor. Ia menegaskan bahwa stabilitas sosial tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Hartono, upaya menjaga ketahanan sosial dan budaya harus dilakukan secara konsisten agar potensi gesekan di tengah keberagaman dapat dicegah sejak dini. Karena itu, koordinasi antara daerah dan pusat dinilai penting untuk memperkuat program-program toleransi yang sudah berjalan.
Ke depan, Pemko Padang berencana melanjutkan koordinasi dengan sejumlah daerah dan lembaga terkait guna memperkuat program toleransi dan kerukunan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat memperkokoh posisi Kota Padang sebagai daerah yang mampu menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakatnya. (red)