LUBUK SIKAPING, KP – Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman mencatat masih kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Kekurangannya berjumlah sekitar 100 orang untuk kebutuhan daerah setempat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Pasaman, Heri Prasetyo Wibowo. Ia mengatakan saat ini daerah itu hanya memiliki 89 orang tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
“Dari 89 orang PPL tersebut yang sudah menjadi ASN sebanyak 61 orang, dan tenaga kontrak APBD Pasaman 28 orang. Jumlah tersebut sangat kurang jika dibandingkan dengan luasnya wilayah Pasaman cakupan kerja PPL. Paling tidak 100 orang lagi ditambah,” ungkap Prasetyo, Rabu (19/7).
Prasetyo mengatakan, kondisi tersebut sudah berkali-kali disampaikan kepada pejabat daerah setempat, namun tak kunjung ada penambahan.
“Kalau aturannya satu desa satu PPL. Cuma kita lihat di Pasaman daerah cakupannya yang luas membutuhkan banyak tenaga PPL. Kondisi ini kedepan akan kami sampaikan lagi kepada pimpinan agar menjadi evaluasi kedepannya khusus sektor Pertanian. Harapannya bisa ditambah baik lewat CPNS, P3K atau tenaga kontrak ” tambahnya.
Ia menjelaskan, keberadaan tenaga PPL sejatinya memberikan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama (petani). Begitu juga kepada pelaku usaha beserta keluarganya dalam meningkatkan kesejahteraannya.
“Dalam melaksanakan tugasnya, PPL mendampingi petani yang tergabung dalam kelompok tani. Hal ini berdasarkan aturan yang tertuang dalam Permentan No 35 Tahun 2009 dan Permenpan No 13 Tahun 2019,” jelasnya.
PPL kata dia memberikan pendampingan mulai dari merencanakan budidaya seperti penyusunan RDKK, entri Simluhtan dan menghitung e-alokasi pupuk bersubsidi. “Pelaksanaan penyuluhan sampai evaluasi kegiatan. Semua itu dilakukan penyuluh demi peningkatan kesejahteraan petani,” tutupnya.
Sebelumnya hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat Rapat Koordinasi Penyusunan Program Penyuluhan di Padang, Senin lalu. Geburnur menyebutkan, provinsi Sumbar kekurangan 1.000 orang tenaga penyuluh pertanian dalam mengoptimalkan produksi hasil pertanian di daerah setempat.
Saat ini jumlah penyuluh pertanian di Sumbar 1.026 orang dengan daerah kerja yang luas. Menurutnya, jumlah ini harus ditambah agar pendampingan petani dapat dilakukan secara maksimal. Jumlah penyuluh pertanian yang terbatas ini membuat mereka harus memegang tiga hingga empat nagari. Selain itu jarak antara nagari juga jauh.
Di Sumbar ini, 57 persen ekonomi berasal dari bidang pertanian dan 82 nagari merupakan daerah pertanian. Sehingga dengan 1.026 penyuluh tentu sangat sedikit.
Ini menjadi kendala tersendiri yang harus dicarikan solusi. Penyuluh pertanian ini memiliki peran vital dalam mendampingi petani dalam menjalankan aktifitas. (nst)