AGAM, KP – Persoalan Danau Maninjau yang tercemar kembali direspon pemerintah pusat melalui Kemenkomarves RI. Sebagai komitmen dalam penyelamatan danau itu, pejabat Kemenkomarves RI berkunjung ke Agam, Selasa (11/7).
Bupati Agam diwakili Sekda Edi Busti mengakui, persoalan Danau Maninjau hingga kini belum kunjung usai. Danau itu menjadi salah satu danau prioritas nasional untuk diselamatkan.
“Status danau ini sudah hipertropik, bahkan airnya tidak bisa lagi dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga,” katanya.
Tidak hanya itu, berbagai jenis ikan endemik mulai langka di Danau Maninjau akibat kurangnya oksigen sebagai dampak pencemaran yang terjadi.
Menurutnya, salah satu penyebab utama pencemaran adalah sisa pakan ikan dari budidaya keramba jaring apung (KJA) yang menumpuk dan menjadi sedimen di dasar danau.
“Sesuai pendataan, terdapat sekitar 23 ribu petak KJA di Danau Maninjau. Jumlah ini jauh melebihi daya tampung yang hanya 6 ribu petak,” kata Sekda Edi Busti.
Dijelaskannya, berbagai upaya sudah dilaksanakan untuk penyelamatan danau itu, termasuk penarikan KJA yang tidak berfungsi dari danau.
“Kita juga berencana lakukan zonasi. Tapi terkendala kewenangan karena ini prioritas nasional,” ujarnya.
Sekda menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus satu komitmen dalam penyelamatan danau. Tanpa dukungan dari pusat, mustahil persoalan ini bisa diatasi.
“Semoga pertemuan ini bisa melahirkan solusi terbaik dalam penyelamatan danau yang menjadi episentrum perekonomian masyarakat,” tuturnya.
Sementara, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Budidaya Kemenkomarves, Rahmad Mulianda mengatakan, pertemuan kali ini bukan hanya bicara rencana tapi juga action di lapangan.
“Jangan ditunggu lama-lama, langsung action saja seperti apa, kapan dilaksanakan, dan berapa persen KJA ditarik untuk tahap awal ini,” sebutnya.
Ia menegaskan, Pemkab Agam harus full power di lapangan dalam melaksanakannya. Diharapkan TNI dan Polri juga ikut mendampingi. (rzk)