PADANG, KP – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatra Barat (Sumbar) meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD Sumbar dengan kesungguhan bekerja dan belajar dari tahun-tahun sebelumnya.
“Dilihat dari Silpa pada APBD Sumbar 2022 ini ternyata juga masih cukup besar. Hal ini bagi kami mengindikasikan dua hal, apakah kita kurang tepat dalam merencanakan ataukah kita lemah dalam pelaksanaan, sehingga realisasi belum mampu dimaksimalkan,” ujar juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumbar, Daswanto dalam rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar 2022, Rabu (14/6).
Daswanto menyatakan, pada tahun 2022, pihaknya menemukan bahwa beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat tidak terealisasi dengan baik. Masih ada beberapa alasan seperti keterlambatan pedoman, tender yang terlambat, masalah pihak ketiga, waktu pelaksanaan yang sempit, dan lain sebagainya.
Fraksi PAN menekankan kepada pemerintah daerah agar mengantisipasi hal ini dengan kesungguhan bekerja.
Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kinerja keuangan daerah dari segi realisasi anggaran, di mana Silpa pada tahun 2022 mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun 2021. Silpa tahun 2022 sebesar lebih dari Rp289 miliar, sedangkan Silpa tahun 2021 mencapai lebih dari Rp483 miliar.
Namun, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Hardinalis Kobal, menyatakan sebaik apapun perencanaan dalam menyusun APBD, jika tidak pandai dalam membelanjakan anggaran, hal itu tidak akan bermakna bagi masyarakat karena uang tidak berputar di Sumatera Barat.
Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan efisiensi dalam penyusunan anggaran perjalanan dinas. Anggaran perjalanan dinas tahun 2022 hanya terealisasi sebesar 92,37 persen atau masih tersisa lebih dari Rp19 miliar dari total anggaran yang dialokasikan.
Mengenai belanja modal, realisasi anggaran belanja modal dalam Ranperda PPA hanya mencapai 89,41 persen atau masih tersisa anggaran sebesar lebih dari Rp111 miliar.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Aida menyampaikan, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi gubernur selaku kepala daerah yang telah berhasil merealisasikan belanja sebesar 99,26 persen pada APBD tahun 2022 lalu. Walaupun saat dilihat, realisasi belanja tersebut melonjak drastis menjelang akhir tahun anggaran.
Agar kedepan tidak terjadi lagi hal serupa, kata dia, pada semester pertama, masing-masing OPD agar bisa merealisasikan belanja minimal sebesar 51 persen. Jika OPD tidak mampu mencapai target tersebut, mereka meminta gubernur untuk mengevaluasi atau mengganti pimpinan OPD beserta stafnya.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menyampaikan bahwa fraksi-fraksi di DPRD Sumbar telah memberikan pandangan umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.
Supardi meminta gubernur untuk menyiapkan jawaban atau tanggapan terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tersebut. (fai)