SIMPANG EMPAT, KP – Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Hamsuardi menegaskan, penurunan prevalensi stunting dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan kerja kolaborasi secara konvergensi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran perusahaan dan perbankan.
Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, baru-baru ini di Aula Rumah Dinas Bupati Pasbar.
Kegiatan itu digelar Pemkab Pasbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).
“Mengentaskan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting itu mesti dilakukan secara gotong royong. Semua pihak harus mengambil peran, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perbankan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga, seluruh gubernur, dan seluruh bupati/walikota untuk melakukan PPKE di seluruh wilayah Indonesia tahun 2024. Selanjutnya Kepmenko PMK No 30 tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dan PPKE,” tegasnya.
Disamping itu, Plt. Kepala Bappelitbangda Pasbar Ikhwanri menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Kondisi gagal tumbuh pada anak balita ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama serta terjadinya infeksi berulang, kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, angka stunting di Pasbar tahun 2022 berada pada angka 35,5 persen (SSGI 2023), yang ditargetkan menjadi 14,00 persen tahun 2024, dan untuk angka kemiskinan berada pada angka 6,93 persen (BPS 2023-red), yang ditargetkan menjadi 6,58 persen pada 2024, serta angka kemiskinan ekstrem tahun 2022 berada pada angka 0,76 persen, yang ditargetkan menjadi 0,00 persen pada 2024. (rom)