PADANG, KP — Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, melayangkan teguran keras kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait buruknya tata kelola objek wisata Pantai Padang. Langkah ini diambil menyusul maraknya keluhan warganet di media sosial yang menyerukan aksi ‘blacklist’ (daftar hitam) terhadap ikon wisata tersebut akibat praktik pungutan liar (pungli) parkir dan harga kuliner yang tidak wajar.
Muharlion menegaskan bahwa kebocoran pengawasan di lapangan tidak boleh lagi menjadi alasan bagi Pemko. Apalagi, personel Satpol PP saat ini telah ditambah, termasuk dengan perekrutan tenaga outsourcing. Ia meminta otoritas terkait segera bertindak nyata sebelum citra pariwisata Kota Padang hancur di mata nasional maupun internasional.
“Ini tidak boleh terjadi. Jika netizen memasukkan Pantai Padang ke dalam daftar *blacklist* wisata, tentu akan sangat merugikan industri pariwisata kita. Kami minta Satpol PP dimaksimalkan agar tidak muncul citra negatif,” tegas Muharlion, Rabu (21/1).
Politisi PKS ini menyoroti praktik parkir liar yang kerap memaksa pengunjung membayar di depan dengan tarif tidak masuk akal. Menurutnya, Pemko Padang sebenarnya sudah memiliki payung hukum dan Perda yang sangat jelas untuk menjerat para juru parkir (jukir) nakal. Persoalan utama saat ini, lanjut Muharlion, adalah kemauan eksekutif dalam mengimplementasikan aturan tersebut secara konsisten di lapangan.
“Aturannya sudah ada, pungutan liar dapat dijerat dengan pasal dan perda. Yang dituntut sekarang adalah kemauan Pemko dalam mengimplementasikannya. Jangan biarkan citra pariwisata kita buruk karena segelintir oknum jukir liar,” tambahnya.
Selain masalah parkir, Muharlion memberikan catatan merah terhadap perilaku oknum Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering melakukan praktik ‘getok harga’. Ia mendesak dinas terkait melakukan pembinaan serius agar pedagang tidak menaikkan harga semena-mena yang dapat merusak citra keramahan warga Padang. Kenyamanan pengunjung dinilai sebagai kunci utama keberlanjutan ekonomi pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muharlion mengingatkan Pemko bahwa harapan wisatawan sebenarnya sangat mendasar, yakni tempat yang bersih, tarif parkir wajar, fasilitas layak, serta jaminan keamanan. Tanpa pembenahan profesional, lanjutnya, Pantai Padang berisiko kehilangan pesonanya akibat kegagalan pemerintah menjawab ekspektasi publik. (bim)